Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Ketua Komisi VII DPR RI Dorong Pendataan dan Pendampingan UMKM Pascabencana di Padang Pariaman

Oleh Gerry Eka
SHARE   :

Ketua Komisi VII DPR RI Dorong Pendataan dan Pendampingan UMKM Pascabencana di Padang Pariaman
Foto: (Sumber: Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay (kanan) dan anggota Komisi VII DPR RI, Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis berdialog dengan pelaku UMKM di kabupaten tersebut yang terdampak bencan hidrometeorologi yang terjadi akhir November lalu. ANTARA/Aadiaat M. S.)

Pantau - Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meminta pemerintah daerah memperkuat pendataan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak bencana untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Pentingnya Pendataan UMKM Terdampak Bencana

Saleh menyampaikan hal tersebut setelah mengadakan pertemuan dengan pelaku UMKM di Rumah Dinas Bupati Padang Pariaman pada Senin, 22 Desember 2025.

"Mereka yang terganggu usahanya harus diupayakan agar usahanya dapat hidup lagi," ungkapnya.

Menurut Saleh, keberlangsungan usaha para pelaku UMKM penting karena berdampak langsung pada perekonomian keluarga dan mencegah potensi menjadi beban negara.

Ia menekankan bahwa pendataan harus dilakukan secara akurat oleh pemerintah daerah, mencakup jenis usaha, analisis kelanjutan usaha, serta perhitungan kebutuhan biaya atau modal untuk menghidupkan kembali usaha.

Skema Bantuan Modal dan Pendampingan

Saleh menyebutkan skema bantuan permodalan yang tersedia bagi UMKM terdampak bencana antara lain Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang disalurkan melalui bank resmi.

"Yang paling penting, bagaimana keberpihakan pemerintah dalam memberikan modal usaha melalui skema bantuan permodalan yang ada," ujarnya.

Selain pemberian modal, Saleh menegaskan pemerintah juga harus mendampingi pelaku UMKM agar bantuan yang diberikan efektif dan usaha dapat berkembang secara berkelanjutan pascabencana.

Penulis :
Gerry Eka