Pantau - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan evaluasi kuota rajungan dan udang tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 712 dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan peningkatan kesejahteraan nelayan.
Evaluasi tersebut dilakukan dalam rangkaian Pertemuan Tahunan Unit Pengelola Perikanan (UPP) yang diselenggarakan di Kota Bogor, Jawa Barat, pada 22–24 Desember 2025.
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Ditjen Perikanan Tangkap KKP, Syahril Abd Raup, menegaskan pentingnya evaluasi kuota sebagai langkah strategis menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan daya dukung stok ikan.
"Keberhasilan pengelolaan perikanan di tingkat WPP akan menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan sumber daya ikan dan peningkatan kesejahteraan nelayan", ungkap Syahril.
Evaluasi Berbasis Sains dan Tata Kelola Berkelanjutan
Kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh Ditjen Perikanan Tangkap KKP dengan dukungan berbagai mitra pembangunan seperti Marine Stewardship Council (MSC), Environmental Defense Fund, Sustainable Fisheries Partnership, dan Starling Resources.
Evaluasi kuota dilakukan untuk memperkuat pengelolaan rajungan dan udang tangkap berbasis sains, serta mendukung tata kelola perikanan yang berkelanjutan di WPPNRI 712.
Agenda pertemuan meliputi evaluasi kinerja UPP WPPNRI 712 tahun 2025, simulasi pembagian kuota penangkapan, serta penyusunan rencana kerja tahun 2026.
Pertemuan juga membahas strategi penangkapan rajungan, termasuk penyusunan rekomendasi kebijakan pengelolaan perikanan tingkat wilayah.
Penguatan Data dan Pengawasan Ukuran Tangkapan
Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPP memegang peran kunci dalam memperkuat pengumpulan data dari dinas kelautan dan perikanan provinsi, mitra pembangunan, asosiasi, hingga industri perikanan.
Salah satu fokus utama adalah pengawasan kepatuhan terhadap ketentuan batas ukuran tangkapan rajungan.
Langkah ini bertujuan untuk mencegah pendaratan dan perdagangan rajungan yang tidak sesuai ketentuan.
Pertemuan juga menyoroti kebutuhan pendanaan untuk pendataan, kajian stok, dan pemantauan perikanan, termasuk tindak lanjut pengumpulan data perikanan udang dan alat tangkap lain di WPPNRI 712.
Mitra pembangunan turut mendorong penerapan prinsip perikanan berkelanjutan, yang mencakup kesehatan stok ikan, minimisasi dampak lingkungan, serta tata kelola yang efektif dan transparan.
Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi dasar bagi perbaikan pengelolaan rajungan dan udang di tingkat nasional maupun wilayah pengelolaan pada periode mendatang.
- Penulis :
- Gerry Eka
