Pantau - Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta pemerintah pusat menaikkan nilai bantuan rumah layak huni bagi warga terdampak banjir dengan kategori rusak berat menjadi Rp98 juta per unit, merujuk pada standar bangunan layak huni yang diterapkan oleh Pemerintah Aceh.
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana banjir bersama Menko PMK Pratikno dan Kepala BNPB Suharyanto di Kantor Gubernur Aceh, Kamis.
“Kami memohon agar bantuan rumah layak huni bagi warga yang rumahnya rusak berat dapat ditingkatkan menjadi Rp98 juta. Ini sesuai standar bangunan layak huni Pemerintah Aceh,” ujar Fadhlullah.
Fadhlullah Desak Pemulihan Sektor Produktif Dipercepat
Selain meminta peningkatan bantuan perumahan, Fadhlullah juga mendesak percepatan penanganan dampak banjir di sektor produktif masyarakat, seperti lahan sawah, tambak, perkebunan, dan kawasan permukiman warga yang masih terendam lumpur.
Menurutnya, langkah ini penting agar aktivitas ekonomi masyarakat bisa segera pulih, terutama menjelang bulan suci Ramadhan.
"Langkah ini penting agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan, terutama jelang bulan suci Ramadhan," ujarnya.
Pemerintah Pusat Siap Evaluasi dan Lanjutkan Pendataan
Menko PMK Pratikno menyatakan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar saja, tetapi juga harus menyentuh aspek pemulihan ekonomi.
“Selain kebutuhan dasar, kita juga perlu memikirkan bagaimana ekonomi masyarakat bisa tumbuh kembali. Jika situasi di lapangan belum memungkinkan, status kedaruratan bisa diperpanjang,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya pendataan sebagai kunci utama agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Pratikno menyebutkan pemerintah pusat juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Aceh menjelang Ramadhan, termasuk perhatian khusus bagi calon jemaah haji dari wilayah terdampak banjir.
“Soal kebutuhan masyarakat menjelang puasa juga kita pikirkan. Untuk jamaah haji dari wilayah terdampak banjir, kita koordinasikan dengan lembaga pengelola haji agar tidak diberlakukan standar yang sama,” tambahnya.
BNPB: 18 Wilayah Terdampak, Dua Skema Hunian untuk Korban
Kepala BNPB Suharyanto melaporkan bahwa dampak banjir di Aceh masih sangat luas, dengan total 18 kabupaten/kota terdampak.
Dari jumlah tersebut, tujuh daerah telah memasuki masa transisi darurat ke pemulihan, yakni Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Subulussalam, Langsa, Aceh Barat, Aceh Besar, dan Aceh Singkil.
Sementara itu, sebelas daerah lainnya masih berstatus tanggap darurat.
Terkait penanganan rumah rusak berat, Suharyanto menjelaskan terdapat dua skema: warga yang ditampung oleh keluarga akan mendapatkan bantuan biaya hidup per kepala keluarga per bulan, sedangkan warga yang tidak memiliki tempat tinggal akan disediakan hunian sementara.
“Hunian sementara tidak harus terpusat di satu lokasi, namun bisa dibangun di berbagai lahan kosong, selama sesuai spesifikasi BNPB dan kebutuhan dasar penghuninya terpenuhi,” jelasnya.
- Penulis :
- Gerry Eka
