Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

DPRD Balangan Desak PDAM Gratiskan Layanan Air Bagi Warga Terdampak Banjir Selama Sebulan

Oleh Gerry Eka
SHARE   :

DPRD Balangan Desak PDAM Gratiskan Layanan Air Bagi Warga Terdampak Banjir Selama Sebulan
Foto: (Sumber: anggota DPRD Kabupaten Balangan Syahbudin dalam rapat mendorong pemerintah daerah agar menggratiskan air bersih kepada warga terdampak banjir, Balangan, beberapa waktu lalu. ANTARA/HO-MC Kabupaten Balangan.)

Pantau - DPRD Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, meminta pemerintah daerah dan PDAM menggratiskan layanan air bersih selama satu bulan bagi warga yang terdampak banjir, sebagai langkah kemanusiaan dan percepatan pemulihan pascabencana.

Air Bersih Masih Terbatas, DPRD Minta Kebijakan Kemanusiaan

Permintaan ini disampaikan oleh anggota DPRD Balangan, Syahbudin, setelah melakukan tinjauan langsung ke sejumlah wilayah terdampak banjir di daerah tersebut.

"Sebagai wakil rakyat, kami turun langsung ke lapangan dan melihat sendiri kondisi masyarakat. Banyak rumah warga yang masih belum bisa dibersihkan secara maksimal karena keterbatasan air," ungkapnya.

DPRD menilai kebutuhan air bersih sangat mendesak dalam proses pembersihan rumah, lumpur, dan sisa material banjir, serta untuk menjaga kebersihan dan kesehatan keluarga.

"Tidak semua warga tinggal dekat dengan sungai atau sumber air alternatif. Kondisi ini menyulitkan mereka untuk membersihkan rumah dan lingkungan sekitar," ia menambahkan.

Oleh karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah dan PDAM agar mengambil langkah konkret dengan menggratiskan layanan PDAM selama satu bulan.

"Ini bukan semata soal biaya, tetapi soal kemanusiaan dan kesehatan masyarakat. DPRD akan terus mendorong agar kebijakan ini dapat segera ditindaklanjuti," tegas Syahbudin.

Bupati Balangan Janji Perbaiki Rumah Warga

Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Balangan Abdul Hadi telah menginstruksikan dinas terkait untuk segera memperbaiki rumah-rumah warga yang rusak akibat banjir, khususnya di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong.

"Untuk rumah warga yang rusak itu segera diperbaiki oleh kita dan langsung kita sediakan konsultan perencana nanti untuk menangani masalah ini," ujar Bupati Abdul Hadi.

Ia juga memerintahkan para camat untuk mendata jumlah rumah dan desa terdampak agar bisa diajukan ke Dinas PUPRP untuk diberikan bantuan berupa material bangunan, bukan uang tunai.

"Kepada para warga yang terdampak jangan khawatir, karena pemerintah bersama Forkopimda tidak akan meninggalkan para korban dan akan selalu ada untuk warga," tambahnya.

Penulis :
Gerry Eka