Pantau - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengusulkan pembentukan badan khusus untuk menangani dampak bencana hidrometeorologi yang melanda 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Usulan Responsif Atas Kerusakan Masif dan Satgas Kuala
Dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Sabtu, 3 Januari 2026, Alex menyampaikan bahwa banjir bandang dan longsor di Sumatra kali ini disertai dengan kerusakan lingkungan secara masif yang belum pernah terjadi sebelumnya.
"Kita punya pengalaman dalam menangani dampak tsunami Aceh-Nias tahun 2024. Kita juga punya pengalaman menangani gempa, likuifaksi, banjir atau longsor. Namun, banjir dan longsor disertai massifnya kerusakan lingkungan, kita tak pernah mengalaminya. Karenanya, kehadiran badan khusus ini sangat diperlukan," ujarnya.
Pernyataan Alex juga merespons pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kuala oleh Presiden Prabowo, atas usulan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Satgas dibentuk dalam rapat terbatas di lokasi hunian sementara di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kamis, 1 Januari 2026, dan difokuskan pada pengerukan sungai serta pengolahan air berlumpur menjadi air bersih.
Namun menurut Alex, peran Satgas perlu ditingkatkan menjadi badan khusus agar penanganan tidak hanya bersifat teknis tetapi juga menyeluruh.
"Kami menilai, Satgas ini layak ditingkatkan statusnya jadi badan khusus. Jadi, tugasnya tak sekadar mengeruk sungai, tapi menangani dampak bencana secara lebih komprehensif serta menghilangkan kendala teknis terkait kewenangan," tambahnya.
Koordinasi Pendanaan dan Kepastian untuk Penyintas
Alex menekankan bahwa prakiraan BMKG menunjukkan curah hujan tinggi berpotensi berlangsung hingga Maret 2025, sehingga penanganan bencana memerlukan struktur yang terorganisasi dan berkelanjutan.
Dengan adanya badan khusus, pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak perlu tersebar di berbagai kementerian atau lembaga.
"Untuk anggaran badan khusus, tinggal mengkoordinasikannya dengan kementerian atau lembaga. Artinya, kita tidak perlu mengubah UU APBN, karena dia akan meletakkan anggaran pada satu badan khusus," jelasnya.
Lebih lanjut, badan ini diharapkan memberi kepastian kepada pemerintah daerah dan para penyintas bahwa negara hadir secara langsung dan terencana dalam penanganan bencana.
"BRR Aceh-Nias diakui dunia karena kepemimpinan efektif, manajemen transparan tanpa korupsi (zero corruption). Kita berharap hal serupa berulang lagi dalam penanganan banjir Sumatra ini," kata Alex.
Ia juga menyinggung kasus korupsi dana bencana di Dinas Sosial dan PMD Samosir, Sumatra Utara, sebagai pelajaran penting dalam pengelolaan dana publik.
Alex mengingatkan bahwa model BRR Aceh-Nias mampu mempercepat pembangunan infrastruktur, penguatan SDM, bahkan berperan dalam mengakhiri konflik Aceh dengan GAM—sebuah warisan manajemen bencana yang diadopsi oleh negara lain seperti Cina dan Vietnam.
Data Dampak Bencana: Ribuan Fasilitas Rusak, Ratusan Ribu Mengungsi
Kerusakan akibat banjir di tiga provinsi meliputi:
Fasilitas pendidikan: 3.188 unit
Rumah ibadah: 803 unit
Fasilitas kesehatan: 215 unit
Ruas jalan: 81 titik
Jembatan: 34 unit
Rincian berdasarkan provinsi:
Aceh
1.312 fasilitas pendidikan
631 rumah ibadah
141 fasilitas kesehatan
38 ruas jalan
17 jembatan
Sumatra Barat
659 fasilitas pendidikan
150 rumah ibadah
7 fasilitas kesehatan
31 ruas jalan
13 jembatan
Sumatra Utara
659 fasilitas pendidikan
22 rumah ibadah
67 fasilitas kesehatan
12 ruas jalan
4 jembatan
Sampai Jumat, 2 Januari 2026, jumlah korban tewas tercatat sebanyak 1.157 jiwa, dengan rincian:
Aceh: 530 jiwa
Sumatra Utara: 365 jiwa
Sumatra Barat: 262 jiwa
Sementara jumlah korban hilang mencapai 165 orang:
Sumatra Barat: 72 orang
Sumatra Utara: 60 orang
Aceh: 31 orang
Total pengungsi tercatat 380.287 jiwa, dengan jumlah terbanyak di Aceh sebanyak 356.658 jiwa.
- Penulis :
- Gerry Eka
