Kalsel Tunggu Audit KLH terhadap Perusahaan Tambang yang Diduga Picu Banjir

Pantau - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menunggu hasil audit Kementerian Lingkungan Hidup terhadap sejumlah perusahaan, khususnya tambang batu bara, yang diduga berkontribusi menyebabkan banjir di beberapa wilayah di Kalsel.

Sekretaris Daerah Kalsel M Syarifuddin menyampaikan hal tersebut saat mendampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau lokasi banjir di Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, pada Minggu.

“KLH melakukan audit lingkungan terhadap dampak lingkungan yang diduga disebabkan beberapa perusahaan selain karena hujan. Kenapa banjir bisa sampai terjadi, apakah ada dampak lingkungan yang disebabkan perusahaan, ini akan kami tindaklanjuti tetapi menunggu audit KLH,” ujarnya.

Ia meminta masyarakat bersabar menunggu hasil audit resmi dari KLH terkait penyebab banjir yang belum surut selama beberapa hari terakhir.

Penanganan Darurat dan Status Bencana

Syarifuddin mengatakan pemerintah daerah telah melakukan penanganan darurat dengan menyediakan dapur umum di sejumlah posko pengungsian untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak.

Terkait rencana pemberian hunian sementara atau huntara dari Kementerian Sosial, Pemprov Kalsel menyambut baik langkah tersebut, namun pelaksanaannya masih menyesuaikan kondisi di lapangan.

“Untuk status bencana banjir, Pemprov Kalsel masih menetapkan status siaga, kita lihat perkembangan ke depan seperti apa akan kita pantau terus,” katanya.

Selain memastikan logistik, pemerintah daerah juga melakukan pendampingan psikososial kepada para korban serta meninjau dapur umum yang setiap hari memasak ribuan porsi makanan bagi pengungsi dan warga yang masih bertahan di rumah.

KLH Lakukan Audit Lingkungan

Sebelumnya, pada 30 Desember 2025, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Fasiol Nurofiq saat meninjau banjir di Desa Bincau, Martapura, Kabupaten Banjar, menyatakan bahwa KLH akan mengaudit sejumlah perusahaan, terutama tambang di Kalimantan Selatan.

“KLH sudah mendata beberapa perusahaan yang diduga melanggar terkait lingkungan,” katanya.

Hasil audit tersebut akan menjadi dasar pemerintah untuk menentukan langkah lanjutan terkait dugaan keterlibatan aktivitas tambang dalam bencana banjir di Kalimantan Selatan.