Pantau - Analis hukum dan politik senior Boni Hargens menilai Polri membutuhkan pendekatan reformatif yang komprehensif dengan mempertimbangkan idealisme perubahan sekaligus realitas yang dihadapi institusi kepolisian di lapangan.
Boni Hargens menyampaikan pandangan tersebut di Jakarta pada Rabu, 7 Januari 2026.
Ia menegaskan bahwa reformasi kepolisian harus mampu menjembatani harapan masyarakat akan institusi Polri yang lebih baik dengan kondisi faktual pelaksanaan tugas sehari-hari.
"Reformasi kepolisian tidak dapat dipandang sebagai proses yang linear dan sederhana. Diperlukan pemahaman mendalam tentang kompleksitas organisasi, budaya kerja, keterbatasan sumber daya, serta tantangan eksternal yang mempengaruhi kinerja institusi kepolisian," ungkapnya.
Pentingnya Memahami ATHG Polri
Boni menekankan bahwa prinsip fundamental reformasi kepolisian adalah pemahaman menyeluruh terhadap ATHG yang merupakan singkatan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan.
Ancaman yang dihadapi Polri meliputi terorisme, kejahatan terorganisir, dan keamanan siber, sementara tantangan mencakup tuntutan modernisasi sistem dan teknologi di tengah keterbatasan anggaran.
Hambatan dinilai berasal dari aspek struktural dan kultural dalam organisasi, sedangkan gangguan merujuk pada faktor eksternal yang dapat memengaruhi efektivitas operasional kepolisian.
"Kita tidak bisa mengharapkan adanya perubahan sistemik tanpa memahami ATHG yang dihadapi Polri sebagai institusi. ATHG merepresentasikan berbagai dimensi kesulitan yang dihadapi Polri dalam menjalankan mandatnya," katanya.
Reformasi Harus Holistik dan Kontekstual
Boni menilai tanpa pemahaman holistik, reformasi Polri berisiko hanya menjadi wacana normatif yang sulit diimplementasikan secara efektif.
Ia meyakini reformasi kepolisian yang efektif memerlukan keseimbangan antara idealisme perubahan dan pragmatisme implementasi dengan pemahaman mendalam terhadap konteks operasional Polri.
Ke depan, diskursus reformasi kepolisian di Indonesia dinilai perlu bergerak melampaui rekomendasi normatif dan diarahkan pada pendekatan yang lebih holistik serta kontekstual.
"Hal ini memerlukan dialog berkelanjutan antara Kompolnas, Polri, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk menghasilkan roadmap peta jalan transformasi yang realistis, tetapi tetap ambisius dalam mencapai standar profesionalitas yang diharapkan," ujarnya.
Boni menilai rekomendasi Kompolnas kepada Presiden RI Prabowo Subianto terkait penguatan profesionalitas Polri dalam evaluasi kinerja tahun 2025 sejatinya telah dijalankan melalui agenda transformasi internal.
"Esensi rekomendasi tersebut sebenarnya selaras dengan agenda transformasi internal Polri yang telah digagas oleh Kapolri Listyo Sigit dan sedang dijalankan oleh institusi Polri saat ini," katanya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
