Pemerintah Dorong Sinergi Filantropi Percepat Pemulihan Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatra

Pantau - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan lembaga filantropi untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Penegasan tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nunung Nuryantono menanggapi luasnya dampak bencana di tiga provinsi tersebut.

Nunung menyatakan bantuan sosial saja tidak cukup untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana.

“Bentuk bantuan sosial ini tidak cukup, tetapi perlu orientasi yang lebih dalam konteks pemberdayaan, agar pemulihannya bisa lebih cepat. Kehadiran filantropi untuk bisa mempercepat, memulihkan kondisi di tiga provinsi,” ungkapnya.

Keterlibatan lembaga filantropi dinilai krusial karena skala bencana yang sangat luas dan melumpuhkan sedikitnya 52 kabupaten dan kota di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Nunung menegaskan pemerintah tidak mungkin menangani dampak bencana tersebut sendirian.

“Oleh karena itu, kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci utama dalam percepatan penanganan pascabencana,” ujarnya.

Ia menilai orientasi pemberdayaan sosial dan ekonomi penting agar masyarakat terdampak dapat pulih lebih cepat dan berkelanjutan.

Pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan memasuki fase pascatanggap darurat dengan memulai Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Rencana tersebut dijadwalkan mulai berjalan pada 9 Januari dengan pelaksanaan awal di Sumatera Barat.

Tahapan selanjutnya akan dilanjutkan di Sumatera Utara, sementara Aceh menjadi wilayah terakhir yang ditangani karena memiliki dampak bencana paling serius.

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mendorong agar lembaga filantropi bergerak dalam satu koordinasi yang terarah dan terencana.

Nunung mengingatkan tantangan pemulihan tidak ringan karena bencana berpotensi meningkatkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di wilayah terdampak.

“Mari kita perkuat komitmen bersama-sama, terlibat secara aktif, terlibat dengan berbagai program yang terencana, agar saudara-saudara kita di tiga provinsi itu memiliki kehidupan yang bermartabat,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari menyampaikan jumlah korban meninggal akibat bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Sumatra mencapai 1.177 orang hingga 4 Januari 2026.