Pantau - Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, memberikan apresiasi atas penunjukan Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB), yang menurutnya merupakan bentuk pengakuan dunia dan momentum penting untuk mempercepat reformasi penegakan HAM di tingkat nasional.
Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB
Indonesia akan resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB pada Kamis, 8 Januari, dalam sidang di Jenewa, Swiss.
Informasi penetapan ini disampaikan oleh Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, pada Senin, 5 Januari.
Mafirion menyatakan bahwa penunjukan ini merupakan kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia yang akan memperkuat posisi tawar diplomatik Indonesia dalam berbagai forum internasional.
"Menjadi Presiden Dewan HAM Dunia bukan sekadar prestise internasional, melainkan tanggung jawab besar untuk memimpin dengan keteladanan, dialog, dan prinsip keadilan global," ungkapnya.
Manfaat Strategis bagi Indonesia
Menurut Mafirion, jabatan ini membawa sejumlah keuntungan strategis, terutama sebagai negara yang mewakili Global South.
"Sebagai representasi Global South, Indonesia akan memiliki ruang lebih luas untuk mengangkat isu-isu HAM dari perspektif negara berkembang, seperti hak atas pembangunan, keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, hingga dampak perubahan iklim terhadap kelompok rentan," ia mengungkapkan.
Mafirion juga menilai bahwa jabatan ini akan memperkuat citra dan kredibilitas internasional Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, perdamaian, dan hak asasi manusia.
Ia menyebut, dengan posisi tersebut, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk mempengaruhi arah kebijakan HAM global melalui pendekatan dialog, kerja sama, dan pencegahan politisasi isu HAM yang kerap terjadi di forum internasional.
"Selain itu, kepemimpinan di Dewan HAM PBB juga berpotensi menjadi dorongan kuat bagi percepatan reformasi HAM di dalam negeri. Standar dan perhatian internasional yang meningkat harus dijadikan pemicu untuk memperbaiki sistem perlindungan HAM nasional secara nyata," ujarnya.
Mafirion menambahkan bahwa peran ini akan memperkuat kepemimpinan Indonesia di kawasan ASEAN, khususnya dalam isu-isu HAM regional dan kemanusiaan.
Ia juga menyebut bahwa dampak tidak langsung dari jabatan tersebut adalah meningkatnya kepercayaan global terhadap stabilitas hukum dan politik Indonesia.
Hal ini dinilai akan menciptakan iklim investasi dan ekonomi yang lebih kondusif.
"Posisi tersebut benar-benar harus dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan nilai tawar dalam diplomasi baik di level regional maupun global," katanya.
- Penulis :
- Arian Mesa
