Pantau - Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, menolak keras segala spekulasi terkait kemungkinan pengambilalihan Greenland oleh pihak luar, khususnya Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa Greenland tidak bisa dibandingkan dengan Venezuela dan menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan negaranya.
Nielsen: Greenland Adalah Negara Demokratis, Bukan Target Pengambilalihan
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Nielsen dalam konferensi pers pada Senin, 5 Januari 2026, menyusul meningkatnya kekhawatiran global atas pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali menyuarakan keinginannya untuk mengambil alih Greenland.
“Greenland adalah negara demokratis yang telah berjalan demikian selama bertahun-tahun,” ujar Nielsen.
Ia meminta masyarakat tidak panik dan mengajak untuk kembali membangun kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik.
Nielsen mengakui bahwa situasi saat ini menempatkan Greenland dalam posisi khusus, dan ia memahami keresahan publik yang timbul.
Namun, ia menolak spekulasi mengenai potensi operasi militer di wilayahnya dan menyatakan bahwa membicarakan pengambilalihan negara secara mendadak adalah sesuatu yang tidak pantas.
Serukan Dialog dan Kritik Komunikasi Tidak Langsung
Pemerintah Greenland, menurut Nielsen, akan bersikap lebih tegas jika diskursus mengenai isu ini terus dilakukan dengan cara yang tidak pantas.
Ia mengkritik metode komunikasi melalui media yang dinilai tidak menghormati pihak Greenland dan menyebut komunikasi tidak langsung sebagai tindakan yang tidak sesuai dalam hubungan internasional.
Nielsen menyerukan pentingnya dialog langsung dan saling menghormati antarnegara.
Ia juga mengajak masyarakat Greenland untuk bersatu secara internal, serta menjaga hubungan erat dengan negara-negara sekutu.
“Rakyat Greenland menaruh harapan pada Naalakkersuisut (pemerintahan Greenland). Kami akan berdiri teguh,” tambahnya.
Tekanan AS Meningkat, Eropa Dukung Kedaulatan Greenland
Presiden AS Donald Trump diketahui telah beberapa kali mengutarakan niatnya untuk mengambil alih Greenland, bahkan tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer.
Setelah operasi militer AS di Venezuela yang menyebabkan penangkapan Presiden Nicolás Maduro, Trump kembali menyuarakan niat pengambilalihan Greenland pada Minggu, 4 Januari 2026.
Trump mengklaim bahwa langkah tersebut diperlukan demi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat.
Menanggapi hal itu, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen telah secara resmi meminta Trump untuk menghentikan segala bentuk ancaman terhadap Greenland.
Dukungan terhadap Greenland dan Denmark juga disampaikan oleh sejumlah negara Eropa dan Uni Eropa pada hari yang sama, Senin, 5 Januari 2026.
Mereka menolak gagasan bahwa masa depan Greenland dapat ditentukan secara sepihak oleh kekuatan luar.
Uni Eropa dan negara-negara anggotanya menegaskan pentingnya menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah Greenland sebagai bagian dari Kerajaan Denmark.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Aditya Yohan
