Pantau - Mayoritas pemilih Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), berdasarkan hasil survei terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.
Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, mengungkapkan bahwa 67,1 persen responden pemilih Prabowo Subianto menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali terhadap wacana Pilkada tidak langsung.
Sebanyak 29,9 persen responden menyatakan setuju dengan wacana tersebut, sementara tiga persen lainnya tidak menjawab atau mengaku tidak tahu.
"Teknik pengumpulan data wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner, jadi bukan dengan pencuplikan, atau telepon, atau media sosial. Tetapi langsung kita menerjunkan tim surveyor kita ke lapangan," ungkap Ardian.
Penolakan Terjadi di Semua Basis Pemilih
Ardian juga menyatakan bahwa penolakan terhadap Pilkada tidak langsung tidak hanya datang dari pemilih Prabowo, tetapi juga dari basis pemilih calon presiden lainnya.
Sebanyak 60,9 persen pemilih Anies Baswedan menolak Pilkada oleh DPRD.
Sementara itu, tingkat penolakan tertinggi tercatat pada pemilih Ganjar Pranowo, yaitu sebesar 77,5 persen.
"Siapapun pilihan capresnya, mayoritas menolak Pilkada lewat DPRD," ia mengungkapkan.
Menurut Ardian, penolakan ini terjadi karena mayoritas responden sudah terbiasa dengan sistem pemilihan langsung yang diterapkan sejak tahun 2005.
Sebagian besar dari mereka bahkan tidak pernah mengalami Pilkada yang dilakukan melalui lembaga perwakilan seperti DPRD.
Masyarakat memandang pemilihan langsung sebagai satu-satunya cara yang wajar dalam menentukan kepala daerah, bukan melalui mekanisme pilihan atau lobi elit politik.
Metodologi dan Pelaksanaan Survei
Survei dilakukan menggunakan metode multi-stage random sampling, yang merupakan teknik pengambilan sampel berjenjang dan umum digunakan dalam penelitian kuantitatif.
Jumlah responden yang dilibatkan dalam survei ini sebanyak 1.200 orang, dengan pelaksanaan survei dilakukan pada 19 hingga 20 Oktober 2025.
Ardian menyebut bahwa jumlah responden tersebut mewakili seluruh masyarakat Indonesia.
Ia juga menyatakan bahwa hasil survei dengan jumlah responden sebanyak ini hampir selalu sejalan dengan hasil rekapitulasi resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- Penulis :
- Arian Mesa
