Pantau - Kehadiran langsung Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti di Aceh Tamiang usai bencana banjir dinilai menjadi obat psikologis yang ampuh bagi pemulihan mental siswa dan guru.
Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyatakan bahwa kehadiran pejabat tinggi negara di hari pertama sekolah pascabencana memiliki dampak moral yang jauh lebih signifikan dibandingkan bantuan logistik semata.
"Langkah ini menjadi obat karena kehadiran sosok Menteri secara langsung di hari pertama sekolah menjadi buah bibir dan memberikan semangat tersendiri bagi warga sekolah yang terdampak. Komisi X DPR RI akan terus memantau realisasi janji pemerintah terkait alokasi anggaran revitalisasi pendidikan tahun 2026, khususnya di wilayah yang mengalami dampak cukup parah," kata Abdul Fikri Faqih kepada Parlementaria.
Ia menilai langkah awal Mendikdasmen turun ke lapangan patut disambut positif karena mampu membangkitkan semangat warga sekolah yang tengah terpuruk akibat musibah.
Tantangan Revitalisasi dan Ancaman Korupsi Pascabencana
Abdul Fikri mengingatkan pemerintah akan tantangan kompleks dalam proses revitalisasi infrastruktur pendidikan, terutama pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memiliki kebutuhan alat praktik vital dan mahal.
Ia menegaskan bahwa pemulihan SMK jauh lebih sulit dibandingkan sekolah umum karena menyangkut peralatan seperti mesin bubut, mesin sekrap, dan alat otomotif yang sulit digantikan dalam waktu singkat.
Sebagai solusi darurat, ia menyarankan pengiriman alat praktik miniatur, koordinasi dengan Direktorat Jenderal Vokasi, serta pengerahan tenaga ahli untuk memperbaiki peralatan yang masih bisa diselamatkan.
Fikri juga mendorong sinergi lintas kementerian antara Kemendikdasmen, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Dalam Negeri guna mempercepat proses pemulihan dan mengatasi hambatan birokrasi akibat sistem desentralisasi pendidikan.
"Tidak boleh ada barrier atau kendala birokrasi yang menghambat, semua harus jalan karena pendidikan melibatkan banyak kementerian dan lembaga sehingga sinergi mutlak diperlukan," tegasnya.
Ia memberikan peringatan keras agar dana rehabilitasi dan rekonstruksi dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi agar musibah alam tidak berubah menjadi "bencana pemerintahan".
Menurutnya, banyak preseden buruk di mana pejabat daerah tersandung kasus hukum dalam proses pemulihan pascabencana.
Data Kerusakan dan Dorongan Pembaruan Kurikulum
Berdasarkan data sementara dari Komisi X DPR RI, sebanyak 394 dari total 549 sekolah di wilayah terdampak mengalami kerusakan, dengan rincian 47 rusak ringan, 269 rusak sedang, dan 78 rusak berat.
Kondisi terparah tercatat berada di Aceh Tamiang yang dijadikan sebagai tolak ukur (benchmark) untuk metode pemulihan wilayah bencana lainnya.
Fikri juga mendorong penerapan kurikulum darurat yang fleksibel dan menyenangkan atau mindful and joyful, serta pelibatan akademisi dalam penyusunan kajian lingkungan guna mencegah bencana serupa di masa mendatang.
Ia menyatakan bahwa langkah ini penting demi keselamatan dan keberlangsungan pendidikan generasi penerus bangsa.
- Penulis :
- Shila Glorya
