
Pantau - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, mengapresiasi pengumuman Presiden RI Prabowo Subianto terkait capaian swasembada pangan nasional pada tahun 2025 yang dinilai sebagai tonggak penting dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia.
Apresiasi atas Capaian Swasembada dan Cadangan Beras Nasional
Abdul Kharis menyatakan bahwa capaian swasembada pangan merupakan langkah strategis dan pantas diapresiasi.
"Swasembada pangan merupakan capaian strategis yang patut diapresiasi. Fakta bahwa Indonesia tidak mengimpor beras sepanjang 2025 menunjukkan penguatan kapasitas produksi pangan nasional," ungkapnya.
Ia merujuk pada data pemerintah yang menyebutkan bahwa cadangan beras yang dikelola oleh Perum Bulog pada akhir tahun 2025 mencapai lebih dari 3 juta ton.
Cadangan ini disebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah dan menjadi bukti nyata keberhasilan penguatan produksi dalam negeri.
Menurut Abdul Kharis, kondisi ini memberikan ruang lebih besar bagi negara untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional.
Penekanan pada Keberlanjutan Kebijakan dan Kesejahteraan Petani
Meski memberikan apresiasi, Abdul Kharis mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh hanya berhenti pada aspek produksi dan cadangan.
Ia menegaskan bahwa indikator utama keberhasilan swasembada terletak pada dampaknya terhadap harga dan kesejahteraan petani.
"Keberhasilan swasembada harus dirasakan langsung oleh petani dan masyarakat. Harga gabah di tingkat petani serta keterjangkauan harga pangan bagi konsumen harus terus dijaga," ia mengungkapkan.
Selain beras, ia juga mendorong percepatan swasembada terhadap komoditas strategis lainnya seperti jagung, kedelai, bawang putih, serta protein hewani.
Abdul Kharis menyatakan bahwa penguatan pangan nasional perlu diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat ketahanan pangan secara menyeluruh.
Ia menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pangan nasional.
Ia juga menambahkan bahwa kebijakan pangan harus dijalankan secara berkelanjutan, berbasis data, dan berpihak pada petani.
- Penulis :
- Shila Glorya








