Pantau Flash
No market data
HOME  ⁄  Nasional

BGN Siap Tutup Dapur Makan Bergizi Gratis yang Tak Sesuai Standar, Targetkan Nol Insiden Keamanan Pangan 2026

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

BGN Siap Tutup Dapur Makan Bergizi Gratis yang Tak Sesuai Standar, Targetkan Nol Insiden Keamanan Pangan 2026
Foto: Siswi SMK Negeri 1 Jakarta menerima Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk pertama kalinya pada Kamis (8/1/2026) setelah libur semester (sumber: ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari)

Pantau - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menutup dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar setelah tiga kali peringatan resmi diberikan.

Langkah Tegas BGN Demi Keamanan Pangan

Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan MBG pada tahun 2026, sekaligus menargetkan nol insiden keamanan pangan dalam program tersebut.

Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan kebijakan ini saat meninjau Program MBG di SMK Negeri 1 Jakarta pada Kamis, 8 Januari 2026.

"Kita juga akan keluar dalam waktu dekat petunjuk teknis (juknis) yang keras mengenai dapur-dapur yang tidak sesuai standar, kami akan memberikan peringatan kesatu, kedua, dan ketika peringatan ketiga kami akan tutup. Nah, itu antara lain sikap keras kita, sebentar lagi akan diluncurkan juknisnya," ungkapnya.

Salah satu syarat utama yang wajib dipenuhi oleh setiap SPPG adalah kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

BGN masih menemukan bakteri e-coli di udara pada beberapa dapur yang belum memenuhi standar, menjadi alasan perlunya pengetatan pengawasan.

"Air sekarang harus menggunakan air galon merek, maksudnya terjamin tidak ada bakterinya," ia mengungkapkan, menekankan pentingnya kualitas air sebagai bagian dari standar keamanan pangan.

Progres Sertifikasi dan Perluasan Penerima MBG

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Benjamin Paulus Octavianus, mengungkapkan bahwa hingga Januari 2026, sebanyak 4.535 unit SPPG telah lulus SLHS.

"Bersyukur hari ini sudah 4.535 SPPG yang sudah lulus sertifikat. Itu artinya itu termasuk pemeriksaan laboratoriumnya, semua dicek. Ada yang belum baik, ya harus memperbaiki dulu untuk menjadi baik," ujarnya.

Namun, angka tersebut baru mewakili 23 persen dari total 19.188 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia.

Ia mendorong seluruh Dinas Kesehatan di daerah untuk meningkatkan jumlah SPPG yang lolos uji standar.

Wamenkes juga mengingatkan agar seluruh sekolah menjalankan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang perluasan penerima MBG.

"Keputusan dari presiden kan juga menambah penerima manfaat, bukan seperti di sekolah ini yang tenaganya belum mendapatkan MBG. Nah, ini kami mohon agar mereka juga mendapat manfaatnya. Jangan hanya murid, tetapi guru dan semua pegawai yang ada di sekolah ini bisa mendapat makanan," jelasnya.

Hingga saat ini, tren insiden keracunan di SPPG menunjukkan penurunan yang signifikan sejak penguatan standar dilakukan sejak September 2025.

"Alhamdulillah dari September 2025 luar biasa kalau dilihat, semakin ke sini, semakin berkurang (insiden keracunan)," tambah Nanik.

BGN memastikan bahwa pengawasan terhadap standar kebersihan dan keamanan pangan akan terus diperketat demi menjamin kesehatan penerima manfaat MBG. 

Penulis :
Shila Glorya