Pantau - Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat bahwa sebanyak 94.743 orang di Provinsi Papua Barat telah menerima manfaat dari Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang tahun 2025.
Jumlah Penerima Manfaat Didominasi Kabupaten Manokwari
Koordinator BGN Regional Papua Barat, Erika Vionita Werinussa, mengungkapkan bahwa penerima manfaat MBG terdiri dari dua kategori, yaitu peserta didik dan kelompok 3B yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
"Total penerima manfaat MBG di wilayah Papua Barat sebanyak 94.743 orang, baik itu peserta didik maupun kelompok 3B," ungkapnya.
Kabupaten Manokwari menjadi wilayah dengan jumlah penerima manfaat terbanyak, yaitu 49.681 orang.
Kabupaten lain yang juga menerima manfaat adalah Kabupaten Kaimana sebanyak 13.114 orang, Kabupaten Fakfak sebanyak 11.265 orang, Kabupaten Teluk Wondama sebanyak 7.143 orang, Kabupaten Manokwari Selatan sebanyak 7.049 orang, dan Kabupaten Teluk Bintuni sebanyak 6.491 orang.
Sementara itu, pelaksanaan program MBG di Kabupaten Pegunungan Arfak dijadwalkan akan dimulai pada Februari 2026.
"Program MBG di Kabupaten Pegunungan Arfak rencananya mulai beroperasi pada Februari 2026. Sudah ada satu dapur SPPG yang dinilai oleh tim appraisal," tambah Erika.
Dapur SPPG Dukung Pelaksanaan MBG di Papua Barat
Untuk mendukung pelaksanaan program, saat ini telah beroperasi 43 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di enam kabupaten di Papua Barat.
Distribusi dapur SPPG tersebut mencakup:
- Kabupaten Manokwari: 22 dapur
- Kabupaten Fakfak: 7 dapur
- Kabupaten Kaimana: 4 dapur
- Kabupaten Manokwari Selatan: 4 dapur
- Kabupaten Teluk Bintuni: 4 dapur
- Kabupaten Teluk Wondama: 2 dapur
"Ada dua dapur SPPG yang di Fakfak itu berlokasi di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar)," jelas Erika.
Sebagian besar penjamah makanan di Papua Barat juga telah memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten.
BGN mewajibkan agar setiap dapur MBG dipimpin oleh seorang koki yang telah mengantongi sertifikat chef dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Namun hingga kini, sebagian besar koki dapur MBG masih dalam proses pengurusan sertifikat tersebut.
"Semua bahan pangan yang diolah harus ada label halal, dan ini agak susah karena banyak pangan lokal belum punya label halal," ujarnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
