Pantau - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menyatakan dukungannya terhadap alokasi anggaran Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Pulau Sumatra.
Anggaran tersebut disiapkan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana yang melanda beberapa provinsi di Sumatra.
Ahmad Heryawan yang akrab disapa Kang Aher menyampaikan pandangan tersebut dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria di Jakarta pada Jumat 9 Januari 2026.
Rincian Alokasi Anggaran Pemulihan
Rincian kebutuhan anggaran pemulihan meliputi Rp33,75 triliun yang dialokasikan untuk Provinsi Aceh.
Selain itu, anggaran sebesar Rp13,5 triliun disiapkan untuk Provinsi Sumatera Barat.
Sementara itu, Provinsi Sumatera Utara mendapatkan alokasi dana pemulihan sebesar Rp12 triliun.
Ahmad Heryawan menyampaikan, “Alokasi anggaran tersebut mencerminkan keseriusan dan perhatian pemerintah dalam merespons dampak bencana secara komprehensif. Pemulihan tidak boleh setengah-setengah karena menyangkut keselamatan warga, layanan publik, dan keberlanjutan ekonomi di daerah terdampak,” ungkapnya.
Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode itu menjelaskan bahwa dana pemulihan akan difokuskan pada perbaikan infrastruktur dasar yang mengalami kerusakan berat.
Fokus Infrastruktur dan Sinergi Lintas Lembaga
Infrastruktur yang menjadi prioritas pemulihan meliputi sekolah, jembatan, fasilitas kesehatan, kantor desa, dan sarana pemerintahan lainnya.
Infrastruktur tersebut dinilai vital untuk memastikan aktivitas sosial ekonomi dan pelayanan publik dapat kembali berjalan normal.
Ahmad Heryawan yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga.
Sinergi tersebut diperlukan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait.
Ia menilai koordinasi lintas lembaga sangat penting agar penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Ahmad Heryawan menyampaikan, “Dalam konteks penganggaran tahun 2026, penting adanya sinergi dan koordinasi lintas lembaga, baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kementerian dan lembaga terkait, agar penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Pemulihan pascabencana tidak bisa dilakukan secara sektoral. Diperlukan orkestrasi kebijakan dan anggaran yang solid agar setiap rupiah benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat terdampak,” ujarnya.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat II tersebut menyambut baik komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja sama dalam pemulihan pascabencana.
Ia menilai kolaborasi yang kuat akan mempercepat kebangkitan roda ekonomi daerah terdampak sekaligus memastikan pelayanan publik dapat segera pulih dan berfungsi optimal.
Ahmad Heryawan menegaskan peran negara dalam proses pemulihan pascabencana.
Ia menyampaikan, “Negara harus hadir secara nyata. Dengan sinergi yang kuat dan pengawasan yang ketat, kita optimistis wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera dapat bangkit lebih cepat dan lebih kuat,” tegasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Tria Dianti
