Pantau Flash
No market data
HOME  ⁄  Nasional

Pemerintah Targetkan Kebijakan Beras Satu Harga Nasional Mulai 2026 untuk Tekan Disparitas Antarwilayah

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Pemerintah Targetkan Kebijakan Beras Satu Harga Nasional Mulai 2026 untuk Tekan Disparitas Antarwilayah
Foto: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jakarta, Senin 12/1/2026 (sumber: ANTARA/Aria Ananda)

Pantau - Pemerintah berupaya menerapkan kebijakan beras satu harga secara nasional mulai tahun 2026, guna menekan disparitas harga antarwilayah, terutama antara Pulau Jawa dan kawasan Indonesia Timur.

Target Hilangkan Kesenjangan Harga Beras

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pemerintah ingin memastikan harga beras dapat merata di seluruh wilayah Indonesia.

"Jangan sampai Indonesia Timur membayar lebih mahal. Tahun 2026 ini kita usahakan beras satu harga di mana pun berada," ungkapnya dalam keterangan resmi.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, pemerintah menekankan pentingnya penguatan peran Perum Bulog, khususnya dalam menjaga kelancaran distribusi dan kestabilan harga beras secara nasional.

Langkah konkret juga tengah dibahas, termasuk pemberian margin penugasan kepada Bulog agar memiliki ruang pembiayaan memadai dalam melaksanakan fungsi stabilisasi harga.

Perhitungan margin penugasan itu telah dibicarakan bersama Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Didukung Pasokan dan Subsidi Harga

Pemerintah turut mempertimbangkan kesiapan pasokan beras nasional sebagai faktor penting menjelang implementasi kebijakan beras satu harga.

Diperkirakan panen raya akan datang lebih awal, dimulai pada Februari, sehingga pasokan nasional dapat mendukung stabilisasi harga.

Dalam pemaparannya, Zulkifli Hasan menjelaskan kondisi harga beras saat ini sebagai gambaran awal.

"Kalau yang premium Rp14.900, kalau yang medium Rp13.500. Tapi kalau Bulog, SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan), karena ada subsidi, untuk saudara-saudara kita yang kurang itu bisa dijual Rp11.000 sampai Rp12.000," ia mengungkapkan.

Zulhas menegaskan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap pengupayaan dan memerlukan dukungan dari berbagai instrumen seperti distribusi, pembiayaan, dan kesiapan infrastruktur.

Pemerintah berharap, dengan memperkuat Bulog dan menjamin ketersediaan pasokan, disparitas harga beras antarwilayah bisa ditekan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.

Penulis :
Arian Mesa