Pantau - Tahun 2026 dinilai sebagai momentum paling tepat bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menurut Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetyani.
Evaluasi ini dianggap penting agar tujuan utama program, yaitu peningkatan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita benar-benar dapat tercapai.
Netty menegaskan bahwa MBG tidak hanya menjadi pemenuhan kebutuhan gizi semata, melainkan juga sebagai sarana edukasi kepada masyarakat tentang pola makan bergizi seimbang.
Ia menjelaskan, pola makan bergizi seimbang terdiri dari karbohidrat, protein, dan sayur-mayur, yang harus dibiasakan sejak dini, khususnya di lingkungan sekolah.
Menurutnya, pembiasaan makan sehat di sekolah harus selaras dengan pola konsumsi di lingkungan keluarga agar hasilnya optimal.
Pentingnya Kepatuhan Teknis dan Edukasi Masyarakat
Netty mengingatkan bahwa peningkatan status gizi tidak akan tercapai jika aspek teknis tidak dipenuhi oleh para penyelenggara MBG, terutama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
"Peningkatkan status gizi tidak akan tercapai jika aspek teknis tidak dipenuhi oleh para penyelenggara program MBG ini khususnya SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh Indonesia", ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh BGN, yang mencakup kesiapan infrastruktur, rekrutmen sumber daya manusia, hingga tata kelola program.
Netty juga menyoroti pentingnya pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat wajib dalam pelaksanaan MBG.
Politisi Fraksi PKS tersebut mendorong BGN agar membuka kanal komunikasi publik yang lebih responsif untuk menampung keluhan masyarakat terkait kualitas makanan.
"Investigasi harus dilakukan apakah mulai dari bahan bakunya atau pengolahan. Termasuk, kita juga perlu memperhatikan masukan para ahli gizi kemudian mengingatkan berkali-kali agar menghindari ultra process food sehingga betul-betul tujuan pemenuhan gizi ini bisa dicapai", ia mengungkapkan.
Harapan pada Respons Cepat dan Koordinasi Daerah
Koordinasi dengan pemerintah daerah menurut Netty sangat penting, terutama dalam penanganan kasus keracunan makanan.
Penanganan tersebut perlu didukung dengan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat.
Sebagai Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII, Netty menyadari adanya tantangan yang berbeda di setiap wilayah, termasuk di kawasan perkotaan, perdesaan, maupun daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ia mengapresiasi langkah BGN yang telah membentuk struktur koordinasi hingga tingkat daerah dan berharap laporan dari lapangan dapat segera ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.
- Penulis :
- Shila Glorya
