Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani secara resmi membuka Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 yang menandai dimulainya Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 13 Januari 2026.
Komitmen DPR Hadapi Tantangan Multidimensi
Dalam pidatonya, Puan Maharani menegaskan bahwa DPR RI berkomitmen untuk terus menghadirkan kebijakan negara yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan rakyat.
Ia menyampaikan bahwa Indonesia saat ini menghadapi tantangan multidimensi yang membutuhkan peran aktif DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Tantangan yang dimaksud meliputi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyempurnaan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
"DPR RI akan terus berupaya menghadirkan kebijakan negara yang dapat memajukan kualitas kehidupan rakyat," ungkapnya.
Pemerataan pembangunan antarwilayah juga menjadi fokus DPR RI untuk mengurangi kesenjangan dan memperkuat persatuan nasional.
Selain itu, DPR RI memberi perhatian besar pada peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan.
Puan menekankan pentingnya penanganan isu sosial dan politik secara bijaksana demi menjaga stabilitas nasional.
Ia juga menyoroti urgensi mitigasi perubahan iklim dan perlindungan lingkungan hidup sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap generasi mendatang.
Penguatan Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
Menghadapi tantangan kompleks, DPR RI akan memperkuat tiga fungsi utamanya: legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Menurut Puan, setiap kebijakan dan alokasi anggaran negara harus dirancang secara optimal karena keterbatasan ruang fiskal.
"DPR RI akan memastikan setiap kebijakan dan alokasi anggaran negara benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, mendorong keadilan sosial, serta menjamin keberlanjutan pembangunan nasional," ia mengungkapkan.
Dalam bidang legislasi, Puan menyebut berlakunya Undang-Undang tentang KUHP, KUHAP, dan Penyesuaian Pidana pada awal tahun ini sebagai tonggak penting pembaruan hukum nasional.
Ia menjelaskan bahwa pembaruan hukum tersebut merupakan bagian dari upaya demokratisasi dan harmonisasi hukum agar selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal.
Puan juga menekankan pentingnya proses pembahasan rancangan undang-undang yang cermat melalui pendalaman materi dan dialog dengan masyarakat.
Proses tersebut bertujuan untuk menghasilkan undang-undang yang berkualitas, adil, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
Terkait fungsi anggaran, ia menyampaikan bahwa APBN Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
"Pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan," ujar Puan.
Dalam fungsi pengawasan, DPR RI akan fokus pada pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah agar kinerja pemerintahan berjalan optimal, khususnya dalam memberikan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan nasional.
- Penulis :
- Shila Glorya
