Pantau - Dinamika global yang semakin kompleks menuntut seluruh lembaga negara, termasuk DPR RI, untuk bekerja lebih adaptif, efektif, dan responsif terhadap harapan publik yang terus meningkat.
Dalam dua tahun terakhir, dunia menghadapi krisis berlapis mulai dari konflik geopolitik di Ukraina, dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik, hingga ketegangan politik di Amerika Serikat dan Eropa.
Seluruh kondisi tersebut membentuk ekosistem ketidakpastian global yang berdampak langsung pada meningkatnya tuntutan kinerja parlemen di berbagai negara.
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan hal itu saat membuka Rapat Kerja Badan Keahlian DPR RI Evaluasi Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Kerja Tahun 2026.
Rapat kerja tersebut digelar di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin 13 Januari 2026.
“Dalam situasi seperti ini, posisi Parlemen menghadapi tuntutan yang jauh lebih berat dibandingkan periode sebelumnya. Harapan publik terhadap Parlemen meningkat sangat signifikan,” ujar Indra Iskandar.
Tuntutan Publik dan Peran Strategis Badan Keahlian
Indra Iskandar menyoroti dua tuntutan utama publik terhadap parlemen dalam situasi global yang penuh ketidakpastian.
Tuntutan pertama adalah proses pengambilan keputusan yang lebih efisien, efektif, dan transparan.
Tuntutan kedua adalah keputusan parlemen yang berorientasi pada keadilan sosial serta berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam konteks tersebut, Badan Keahlian DPR RI dinilai memiliki peran strategis sebagai dapur kualitas lembaga perwakilan rakyat.
Badan Keahlian DPR RI dituntut tidak hanya memberikan dukungan administratif, tetapi juga mampu membaca dan mengantisipasi krisis multidimensi di masa depan.
“Walaupun secara struktural berada di bawah Sekretariat Jenderal, ke depan Badan Keahlian perlu memiliki ide-ide segar agar lebih lincah,” kata Indra.
Ia juga menyebut DPR RI dapat belajar dari praktik di negara lain seperti Korea yang memiliki lembaga pendukung parlemen yang mampu bergerak cepat dan adaptif.
Tiga Nilai Kerja dan Agenda Transformasi DPR RI
Sebelumnya, Kepala Badan Keahlian DPR RI Prof Dr Bayu Dwi Anggono menyampaikan sambutan dalam rapat kerja tersebut.
Bayu menegaskan terdapat tiga nilai utama yang harus menjadi pedoman kerja seluruh jajaran Badan Keahlian DPR RI.
Tiga nilai tersebut meliputi ketepatan waktu, kualitas dukungan keahlian, serta dampak nyata dari setiap produk yang dihasilkan.
“Rapat kerja ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi ruang refleksi dan konsolidasi untuk memastikan setiap produk keahlian benar-benar berdampak bagi kinerja DPR RI,” ujar Bayu.
Pernyataan tersebut disampaikan Bayu di hadapan 302 pegawai Badan Keahlian DPR RI.
Bayu juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh jajaran Badan Keahlian sepanjang tahun 2025.
Ia mengajak seluruh unit kerja untuk bergerak serempak dan berdampak dalam mendukung transformasi DPR RI pada tahun 2026.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri para Deputi, Inspektur Utama, Kepala Pusat, serta pejabat fungsional keahlian.
Hadir pula secara khusus Kepala Badan Keahlian DPR RI periode 2020 hingga 2025 Dr Inosentius Samsul.
Dr Inosentius Samsul dijadwalkan akan dilantik sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi pada Februari 2026 mendatang.
- Penulis :
- Aditya Yohan
