Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen DPR RI untuk mengawal penanganan dan pemulihan pascabencana agar berjalan efektif dan tepat sasaran sebagai respons atas bencana yang terjadi di sejumlah daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Puan Maharani dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026.
Rapat Paripurna tersebut berlangsung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Selasa 13 Januari 2026.
DPR RI Perkuat Pengawasan dan Pembahasan Kebijakan
Puan menyatakan DPR RI melalui komisi-komisi terkait akan terus membahas dan memantau berbagai kebijakan pemerintah dalam penanganan serta pemulihan pascabencana.
DPR RI juga akan mengawasi langkah pemerintah yang dilakukan melalui pembentukan Satuan Tugas Pemulihan.
“Di komisi yang terkait kita akan bahas, dan dengan adanya Satgas Pemulihan tentu saja itu sudah kita lakukan. Insya Allah sebelum Ramadhan memang kolaborasi antara pemerintah dengan DPR itu bisa berjalan lebih maksimal,” ujar Puan Maharani.
Sinergi DPR dan Pemerintah Jadi Kunci
Puan menegaskan fungsi pengawasan DPR RI akan dijalankan secara optimal agar seluruh target penanganan dan pemulihan pascabencana dapat tercapai sesuai rencana.
Menurut Puan, pengawasan yang ketat diperlukan agar setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.
“Kita akan mengawasi sehingga target yang ada itu bisa berjalan sesuai dengan harapannya. Apa yang diharapkan DPR akan kita awasi dan pemerintah bisa melakukan sesuai dengan yang diharapkan oleh DPR,” katanya.
Puan Maharani menekankan sinergi yang kuat antara DPR RI dan pemerintah menjadi kunci utama agar penanganan bencana dan pemulihan kehidupan masyarakat berlangsung lebih cepat.
Ia menilai sinergi yang baik akan membuat proses penanganan pascabencana lebih terkoordinasi dan berkelanjutan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Tria Dianti
