Pantau - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansjah Djumala, mengapresiasi langkah Kementerian Luar Negeri dalam membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan (HEKSP) sebagai bagian dari penguatan diplomasi ekonomi Indonesia.
Diplomasi Ekonomi Tidak Lagi Sekadar Urusan Sektoral
Djumala menegaskan bahwa diplomasi ekonomi saat ini tidak bisa lagi dipahami secara sempit sebagai urusan ekonomi bisnis-sektoral semata.
"Diplomasi ekonomi kini menjadi jantung kebijakan luar negeri, karena itu, pembentukan kembali direktorat jenderal yang secara khusus menangani diplomasi ekonomi di Kemlu adalah langkah yang relevan dan perlu diapresiasi", ungkapnya.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia pernah memiliki unit serupa di masa lalu, yakni Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri (HELN), yang dibubarkan pada tahun 2001.
Menurutnya, pembentukan kembali Ditjen HEKSP mencerminkan kesadaran pemerintah terhadap pentingnya peran diplomasi ekonomi di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin tajam.
"Isu perdagangan, investasi, pariwisata dan bantuan pembangunan kini menjadi bagian dari power politics", ia menambahkan.
Peran Strategis Kemlu dan Tantangan Global
Djumala menilai bahwa diplomasi ekonomi tidak lagi beroperasi di ruang netral dan teknokratis.
Pendekatan tradisional berbasis trade, tourism, investment (TTI) dianggap tidak lagi memadai dalam merespons fragmentasi global yang semakin transaksional.
Ia menyoroti pernyataan Menteri Luar Negeri Sugiono yang menyebut Kemlu sebagai strategic enabler dalam mengatasi hambatan-hambatan ekonomi lintas sektor.
"Hal ini berarti Kemlu harus menjadi garda terdepan dalam diplomasi ekonomi dan memfasilitasi kementerian lain dalam menyelesaikan hambatan dengan mitra kerja sama luar negeri", jelasnya.
Djumala menyatakan bahwa ada nuansa peran koordinator yang melekat pada Kemlu dalam menyelaraskan pelaksanaan diplomasi ekonomi dengan kepentingan nasional, khususnya dalam konteks rivalitas global.
Ia juga meyakini bahwa para diplomat Indonesia telah memiliki kapasitas untuk menjalankan peran tersebut karena terlatih memahami isu internasional dari sudut pandang strategis.
"Di tengah dunia yang semakin transaksional, Indonesia perlu menegaskan bahwa kerja sama ekonomi bukan hanya soal angka statistik ekspor, investasi dan pariwisata semata. Tetapi juga tentang bagaimana diplomasi ekonomi itu dilaksanakan sehingga membawa kemanfaatan bagi rakyat, mempertahankan kedaulatan kebijakan, dan menjaga kesinambungan kebijakan itu dalam jangka panjang", tegasnya.
Sebelumnya, dalam Pernyataan Pers Tahunan Kemlu 2026 yang digelar di Ruang Nusantara, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa pembentukan unit kerja diplomasi ekonomi bertujuan memperkuat peran Kemlu dalam mengatasi isu-isu ekonomi krusial di tingkat global.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
