Pantau - Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menegaskan bahwa penambahan personel dari unsur TNI dan Polri untuk perlindungan jemaah haji tidak boleh mengurangi kuota petugas haji yang telah ditetapkan dalam regulasi penyelenggaraan haji.
Ia menyampaikan bahwa tugas pokok dan fungsi TNI-Polri sebagai pelindung jemaah harus dibedakan dari tugas pelayanan haji.
"Sehingga penempatannya perlu berada dalam skema tersendiri dan tidak menggerus alokasi petugas haji", ungkap Dini.
Penguatan Perlindungan Diperlukan, Tapi Harus Tepat Skema
Dini menyambut baik langkah Kementerian Haji dan Umrah yang menyiapkan personel tambahan dari unsur TNI dan Polri untuk pengamanan di Tanah Suci.
Ia menilai bahwa dinamika layanan di Tanah Suci memerlukan penguatan aspek perlindungan terhadap jemaah haji.
Menurutnya, ia tidak mempermasalahkan jika jumlah personel TNI dan Polri ditambah hingga dua kali lipat, selama penugasan mereka jelas dalam konteks perlindungan dan keamanan jemaah.
Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus bermuara pada satu tujuan utama, yaitu perlindungan jemaah secara maksimal.
"Penguatan unsur TNI tidak menjadi persoalan sepanjang kuota petugas haji tetap dijaga dan fungsi perlindungan jemaah benar-benar dioptimalkan", ujarnya.
Arahan Presiden Prabowo, Penambahan Linjam dari TNI-Polri
Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah menyampaikan bahwa jumlah petugas dari unsur TNI dan Polri akan ditambah untuk pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
"Ya, kan memang dari TNI-Polri setiap tahun ada. Artinya, disebut dengan Linjam (perlindungan jemaah), petugas keamanan. Itu dari TNI-Polri seperti juga perintah Presiden, kita akan tambah", ujarnya.
Penambahan personel keamanan ini diharapkan dapat memperkuat aspek keselamatan dan ketertiban jemaah haji Indonesia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi.
- Penulis :
- Aditya Yohan
