Pantau - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan PDI Perjuangan menolak wacana pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Hasto Kristiyanto saat melakukan kunjungan di Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu, 17 Januari 2026.
Hasto menyatakan sikap partai sudah sangat jelas dan diambil secara demokratis melalui penyerapan aspirasi rakyat oleh seluruh jajaran partai dalam Rapat Kerja Nasional.
Ia menyampaikan, “Sikap partai sangat jelas dan diambil secara demokratis. Aspirasi rakyat kami serap melalui seluruh jajaran partai yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional,” ungkapnya.
Sikap penolakan tersebut berangkat dari pengalaman historis Indonesia pada masa Orde Baru ketika sistem kekuasaan yang terpusat menutup ruang partisipasi rakyat.
Menurut Hasto, kondisi tersebut memicu krisis legitimasi kepemimpinan karena rakyat tidak memiliki ruang kontrol yang memadai.
Ia menilai kepemimpinan yang tidak lahir dari mandat langsung rakyat cenderung melahirkan watak otoritarian.
Kepemimpinan semacam itu juga berpotensi mendorong penyalahgunaan hukum serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme akibat lemahnya kontrol publik.
Hasto menegaskan bahwa reformasi mengamanatkan pentingnya legitimasi pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat.
Ia menyatakan, “Reformasi mengamanatkan pentingnya legitimasi pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Dengan mandat langsung, kepala daerah memiliki legitimasi kuat dan tidak mudah dijatuhkan oleh DPRD,” tegasnya.
Hasto mengakui bahwa pelaksanaan pilkada langsung masih menghadapi berbagai persoalan seperti praktik politik uang dan persaingan yang tidak sehat.
Meski demikian, PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan penerapan aturan internal partai.
Ia menegaskan bahwa rekomendasi pilkada di PDI Perjuangan tidak diperjualbelikan.
Kader partai yang terbukti menyalahgunakan kewenangan akan dikenai sanksi tegas hingga pemecatan.
Selain itu, PDI Perjuangan memiliki pertimbangan strategis dalam penempatan kader di wilayah tertentu.
Wilayah yang menjadi perhatian strategis antara lain daerah lumbung pangan, kawasan perbatasan, serta wilayah strategis seperti Papua.
Hasto menilai mahalnya biaya politik tidak dapat dilepaskan dari lemahnya penegakan hukum di berbagai sektor.
Menurutnya, apabila wacana pilkada melalui DPRD dipaksakan maka berpotensi menimbulkan kesenjangan antara kehendak rakyat dan sistem politik yang diterapkan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
