Pantau - Kementerian Transmigrasi menerima usulan pengembangan sekitar 60 kawasan transmigrasi baru yang diajukan oleh 60 pemerintah daerah dari berbagai wilayah Indonesia.
Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan usulan tersebut masih berpotensi bertambah seiring tingginya minat daerah dalam pengembangan kawasan transmigrasi.
Pernyataan itu disampaikan M Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam Konferensi Pers Pembukaan Rapat Koordinasi Perguruan Tinggi Mitra Transmigrasi Patriot 2026 di Jakarta, Minggu malam, 18 Januari 2026.
Ia menegaskan paradigma transmigrasi saat ini telah bergeser dari sekadar memindahkan penduduk menjadi pengembangan kawasan yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita ingin transmigrasi menciptakan lapangan kerja, pendapatan yang layak, dan menghapus kemiskinan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan,” ungkapnya.
Menteri Transmigrasi mengakui masih terdapat kawasan transmigrasi yang tergolong terbelakang akibat tidak terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta keterbatasan infrastruktur.
Untuk mencegah pengulangan masalah tersebut, Kementerian Transmigrasi akan mengkaji setiap usulan kawasan baru secara mendalam guna memastikan adanya potensi ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan ini sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah, khususnya Papua.
“Arahan Presiden jelas bahwa transmigrasi harus diarahkan untuk penciptaan ekonomi baru, dan fokus terbesarnya ada di Papua,” kata M Iftitah.
Selain pembangunan ekonomi, Kementerian Transmigrasi juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendirian Kampus Patriot di Merauke, Papua Selatan.
Program transmigrasi diharapkan memberi manfaat langsung bagi warga transmigran dan masyarakat lokal agar tidak ada warga yang terasing di negerinya sendiri.
- Penulis :
- Aditya Yohan
