Pantau - Kementerian Perhubungan menekankan pentingnya kesetaraan layanan dan aksesibilitas transportasi publik sebagai strategi utama menurunkan emisi karbon sektor transportasi nasional.
Kesetaraan Layanan sebagai Kunci Transisi Transportasi
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Tatan Rustandi dalam konteks upaya pemerintah mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Tatan menjelaskan bahwa penurunan emisi karbon tidak hanya bergantung pada penerapan teknologi ramah lingkungan, tetapi juga pada kualitas layanan transportasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, kenyamanan dan kesetaraan layanan menjadi faktor kunci agar masyarakat bersedia menggunakan transportasi publik secara berkelanjutan.
Pemerintah telah menyusun peta jalan dekarbonisasi sektor transportasi melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2023 yang mencakup transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara.
Di sektor transportasi darat, kesetaraan layanan diwujudkan melalui pengembangan angkutan umum perkotaan yang terintegrasi, termasuk penerapan skema buy the service di sejumlah kota.
Integrasi antarmoda memungkinkan perjalanan dari wilayah penyangga menuju pusat kota dilakukan dengan lebih nyaman dan efisien.
Tatan mencontohkan konektivitas angkutan umum di kawasan Bogor, Depok, dan Bekasi yang terhubung dengan moda perkeretaapian menuju Jakarta sebagai bentuk pemerataan layanan transportasi.
Efisiensi Energi dan Peran Generasi Muda
Kementerian Perhubungan juga mendorong peningkatan efisiensi energi di sektor perkeretaapian, laut, dan udara melalui penggunaan energi yang lebih bersih dan non-fosil.
Pemerintah tengah mengkaji pemanfaatan bahan bakar berkelanjutan seperti bioavtur yang saat ini dilakukan di luar Pulau Jawa, salah satunya di Sumatera Selatan.
Dekarbonisasi di sektor perkeretaapian dilakukan melalui pengembangan moda berbasis listrik seperti MRT dan LRT, sementara di sektor laut dan udara dilakukan kajian penggunaan bahan bakar alternatif yang lebih berkelanjutan.
Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun sistem transportasi rendah emisi yang berkelanjutan dan inklusif.
Penjelasan tersebut disampaikan Tatan Rustandi usai memberikan materi dalam acara Booth Camp Future Leaders in Sustainable Transport FIRST yang diselenggarakan World Resources Institute Indonesia.
Program FIRST didukung kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris serta diikuti 30 mahasiswa dari Jabodetabek, Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar.
Program ini menjadi wadah pengembangan kepemimpinan generasi muda melalui pendampingan teknologi, inovasi digital, kebijakan, regulasi, dan kebudayaan oleh instruktur profesional dari lembaga pemerintah dan swasta multinasional selama satu pekan penuh.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
