Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo menegaskan pentingnya kehadiran dan intervensi negara yang lebih kuat untuk melindungi dan memperkuat UMKM di tengah masifnya ekspansi ritel modern yang semakin menekan pelaku usaha kecil di daerah.
Evaluasi Kinerja dan Realitas Lapangan UMKM
Pernyataan tersebut disampaikan Yoyok Riyo Sudibyo dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian UMKM yang digelar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 20 Januari 2026.
Yoyok menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja Kementerian UMKM sepanjang tahun 2025 yang hampir seluruh indikatornya mencatat nilai di atas 9 dan mencerminkan capaian administratif yang sangat baik.
Meski demikian, Yoyok mengingatkan bahwa capaian tersebut harus diuji dengan kondisi riil di lapangan, terutama pada sektor ketenagakerjaan.
Ia menyoroti fakta bahwa UMKM menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja nasional, namun angka pengangguran pada 2025 justru meningkat dibandingkan 2024.
Yoyok menyampaikan, “Faktanya, UMKM menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja di Indonesia. Namun pada 2025 justru angka pengangguran meningkat dibandingkan 2024. Ini realitas yang harus kita evaluasi bersama,” ungkapnya.
Pembatasan Ritel Modern dan Keterlibatan UMKM di Proyek Strategis
Yoyok menekankan pentingnya keberpihakan negara terhadap UMKM, salah satunya melalui kebijakan pembatasan ekspansi ritel modern yang kini telah mencapai puluhan ribu gerai secara nasional.
Ia menilai penetrasi ritel modern berdampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha mikro dan kecil, terutama di wilayah perdesaan.
Yoyok menegaskan, “Di kampung-kampung, dampaknya luar biasa. Kehadiran ritel modern mematikan usaha kecil. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional, dan tanggung jawab perlindungannya kini ada di pundak pemerintah,” tegasnya.
Selain pengendalian ritel modern, Yoyok mendorong Kementerian UMKM melakukan intervensi aktif agar UMKM terlibat langsung dalam proyek-proyek strategis nasional.
Salah satu peluang yang disorot adalah pengelolaan dan distribusi program Badan Gizi Nasional yang dinilai memiliki potensi besar untuk pemerataan ekonomi.
Yoyok menyampaikan, “Ini proyek negara dan harus pro-rakyat. Jangan sampai dikuasai oleh segelintir pihak. Tidak masuk akal jika satu orang bisa memiliki puluhan cabang. Kalau UMKM diberi ruang menguasai BGN, pemerataan ekonomi akan benar-benar terjadi,” ujarnya.
Ia menegaskan keterlibatan UMKM dalam proyek strategis nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis, harus menjadi prioritas kebijakan pemerintah ke depan.
Yoyok meminta Kementerian UMKM berperan aktif menggendong UMKM agar mampu bersaing dan memperoleh akses yang adil.
Ia menutup dengan penegasan, “Kalau sebelumnya pembatasan ritel modern belum bisa dilakukan, saya titip tahun ini: gendong UMKM seluruh Indonesia agar bisa berpartisipasi di BGN. Ini bentuk nyata keberpihakan negara,” pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
