Pantau - Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas, menyatakan bahwa sejumlah konflik lahan dan pencemaran lingkungan di berbagai wilayah Indonesia berkaitan langsung dengan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dalam diskusi publik di Surabaya, Minggu, 25 Januari 2026, Busyro menyebut bahwa konflik tersebut kerap terjadi akibat pengalihan lahan untuk kepentingan proyek nasional, khususnya yang berkaitan dengan hilirisasi tambang dan pembangunan infrastruktur.
Wilayah-wilayah terdampak yang disebutkan antara lain Pulau Rempang (Riau), Ternate, Morowali, dan Desa Wadas (Jawa Tengah).
Kritik terhadap Regulasi Turunan PSN
Busyro menegaskan bahwa akar konflik berasal dari kebijakan dan regulasi, seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba, serta aturan turunannya yang mendasari percepatan proyek strategis nasional sejak era Presiden Joko Widodo.
Ia juga menyoroti praktik kriminalisasi terhadap warga yang menolak proyek dan menyuarakan hak atas lingkungan hidup.
Menurutnya, terdapat potensi besar terjadinya kerusakan lingkungan, terutama akibat proyek-proyek pertambangan yang dijalankan tanpa partisipasi publik yang memadai.
Muhammadiyah Laporkan Temuan ke KPK
Muhammadiyah bersama sejumlah lembaga riset telah melakukan pemetaan dan dokumentasi konflik-konflik tersebut.
Temuan tersebut telah disampaikan ke lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai bentuk upaya pencegahan konflik sosial dan lingkungan yang lebih luas.
Busyro juga mengajak warga dan kader Muhammadiyah, khususnya di Jawa Timur, untuk tetap waspada terhadap isu lingkungan, serta menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.
“Semoga tidak sampai terjadi hal serupa di Jawa Timur,” pungkasnya.
- Penulis :
- Gerry Eka
