Pantau - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh melaporkan penurunan signifikan jumlah pengaduan dari Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja hingga akhir Januari 2026.
Jumlah Pengaduan Menurun, KBRI Tetap Waspada
Per tanggal 24 Januari 2026, tercatat hanya 122 WNI yang datang melapor langsung ke KBRI Phnom Penh.
Angka ini menurun tajam dibandingkan sebelumnya yang sempat mencapai lebih dari 200 aduan per hari.
Meskipun demikian, KBRI tetap memperkuat sistem penanganan laporan dan siaga terhadap kemungkinan lonjakan kasus.
Sepanjang periode 16 hingga 24 Januari 2026, sebanyak 2.277 WNI tercatat datang langsung ke KBRI untuk meminta bantuan pemulangan ke Indonesia.
KBRI juga mencatat bahwa sepanjang tahun 2025 telah menangani 5.088 kasus yang melibatkan WNI, dengan rata-rata 15 hingga 30 kasus per hari.
Namun, pada minggu terakhir, terjadi lonjakan signifikan hingga 520 kasus baru tercatat dalam satu hari.
KBRI menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ditemukan indikasi WNI menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
"Kasus aduan WNI di Kamboja tembus 2.000 dalam sepekan", ungkap pihak KBRI.
Tim Bantuan Tiba, Proses Pemulangan Dipercepat
Tim bantuan dari Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI telah tiba di Phnom Penh pada 24 Januari 2026.
Tim ini ditugaskan untuk membantu pendataan, penilaian kasus, dan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak memiliki dokumen perjalanan.
Untuk mendukung proses tersebut, KBRI bekerja sama dengan otoritas Kamboja menyediakan fasilitas penampungan sementara bagi WNI yang menunggu kepulangan.
Fasilitas ini dilengkapi dengan kebutuhan dasar dan difungsikan untuk menjamin keamanan serta mempercepat proses administrasi dan pendataan.
Tujuan utama dari penyediaan penampungan ini adalah mempercepat penerbitan dokumen perjalanan serta penilaian kasus secara terkoordinasi.
KBRI Phnom Penh menyatakan komitmennya untuk memulangkan seluruh WNI secara bertahap sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, KBRI juga mengimbau agar seluruh WNI menjaga komunikasi aktif dengan keluarga di Indonesia agar proses kepulangan berjalan lancar.
KBRI mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan institusi resmi.
"Semua layanan KBRI diberikan secara gratis, kecuali biaya resmi untuk penerbitan SPLP yang telah ditentukan sesuai aturan," ia mengungkapkan.
- Penulis :
- Gerry Eka
