Pantau - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan menurunkan tim ahli untuk melakukan kajian mendalam terhadap lanskap pascabencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, guna merumuskan langkah penanganan yang berbasis ilmiah.
Kajian Saintifik untuk Penanganan Terstruktur
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan hal ini dalam kunjungannya ke Bandung pada Minggu, 25 Januari 2026.
"Kami menurunkan tim ahli sebagaimana kami lakukan di Sumatera karena kalau bicara lingkungan ini harus saintis, tidak bisa main kira-kira guna menentukan langkah-langkah penanganan lebih lanjut," ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pendekatan berbasis kajian ilmiah diperlukan agar penanganan pascabencana dilakukan secara terstruktur dan tepat sasaran.
Kajian yang dilakukan akan mencakup sejumlah aspek penting, seperti:
Dampak fisik dari longsor
Kondisi tanah dan vegetasi
Aspek ekologis lainnya
Potensi risiko bencana susulan
Tim ahli dari kementerian akan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten setempat di bawah koordinasi langsung Bupati Bandung Barat.
Proses kajian ditargetkan berlangsung selama 1–2 minggu dengan melibatkan akademisi dan lembaga riset.
Urbanisasi dan Perubahan Lahan Jadi Faktor Pemicu
Menteri Hanif juga menyinggung faktor penyebab longsor, salah satunya adalah urbanisasi masif yang mengubah pola konsumsi dan tata guna lahan.
"Sebenarnya ini aspek dari urbanisasi yang cukup masif di kota-kota sehingga membawa perubahan pola makan yang bukan kebiasaan kita, seperti kentang, kol, paprika, itu semua di daerah subtropis," ujarnya.
Tanaman-tanaman tersebut umumnya hanya tumbuh optimal di dataran tinggi dengan ketinggian antara 800 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut.
Ia menambahkan bahwa perubahan karakter pertanian ini mendorong perluasan lahan ke wilayah pegunungan.
“Tahun 2025 dulu tidak semasif ini, sehingga ini membawa dampak pertanian naik ke gunung dan membuka lahan pertanian seperti ini,” jelasnya.
Perubahan ini turut meningkatkan kerentanan terhadap bencana seperti longsor di kawasan perbukitan.
Kementerian berharap hasil kajian dapat menjadi dasar kebijakan tata ruang dan lingkungan yang lebih adaptif terhadap kondisi geografis dan ekologis setempat.
- Penulis :
- Gerry Eka
