Pantau - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) secara resmi mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Rabu (28 Januari 2026) di Jakarta.
Pencanangan ini menjadi bagian dari strategi besar untuk memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menteri Koordinator Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa pencanangan Zona Integritas merupakan langkah awal yang penting dalam membangun birokrasi yang berintegritas.
"Pembangunan Zona Integritas bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan komitmen nyata seluruh jajaran birokrasi", ungkapnya.
Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Pimpinan
Acara tersebut ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan, serta para pimpinan tinggi madya di lingkungan kementerian.
Yusril menekankan pentingnya konsistensi dan keteladanan dari para pimpinan dalam upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.
Ia juga mengajak seluruh pegawai Kemenko Kumham Imipas untuk menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas.
Menurutnya, Kemenko Kumham Imipas harus menjadi contoh dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Penguatan Zona Integritas dinilainya sebagai fondasi penting dalam mempercepat reformasi birokrasi dan menciptakan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, serta inklusif.
Apresiasi dari Kementerian PANRB dan Ombudsman RI
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kemenko Kumham Imipas dalam mencanangkan Zona Integritas WBK dan WBBM.
"Pencanangan Zona Integritas ini merupakan bagian dari penerapan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik", ujarnya.
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, juga menyambut baik pencanangan tersebut.
Ia menilai bahwa langkah ini menunjukkan keseriusan instansi pemerintah dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat.
Menurut Najih, komitmen terhadap integritas harus diwujudkan melalui pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Pencanangan ini diharapkan menjadi titik awal perubahan berkelanjutan di lingkungan Kemenko Kumham Imipas.
Pelayanan publik ke depan diharapkan semakin cepat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
- Penulis :
- Arian Mesa
