Pantau - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan bahwa Indonesia siap memfasilitasi dialog inklusif dengan seluruh pihak terkait di Myanmar untuk mendorong terciptanya perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan ASEAN.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum Extended Informal Consultation on the Implementation of the Five-Point Consensus, yang merupakan bagian dari rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri (AMM) Retreat ASEAN di Cebu, Filipina, pada 28 Januari 2026.
Sugiono menyebut bahwa Indonesia juga terbuka untuk memberikan dukungan praktis, termasuk melalui berbagi pengalaman dalam pembangunan bangsa, proses rekonsiliasi, dan penyelenggaraan otonomi daerah.
Ia menekankan bahwa keterlibatan ASEAN harus tetap konsisten dan konstruktif dalam mendukung penyelesaian krisis politik yang berkepanjangan di Myanmar.
“Situasi di Myanmar merupakan ujian bagi ketangguhan dan kredibilitas ASEAN,” ungkapnya.
Sugiono juga menegaskan bahwa kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar adalah bentuk komitmen agar proses rekonsiliasi tetap menjadi prioritas utama.
Dukungan Indonesia terhadap Langkah ASEAN
Indonesia menyampaikan apresiasi khusus terhadap Menteri Luar Negeri Filipina, Theresa Lazzaro, yang telah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak di Myanmar sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik.
Sugiono menyebut bahwa langkah diplomatik yang dilakukan Menlu Filipina merupakan kontribusi nyata dan relevan dalam mendukung perdamaian di Myanmar.
Indonesia menilai bahwa pendekatan yang terukur dan inovatif perlu diambil ke depannya untuk menciptakan stabilitas yang berkelanjutan dan inklusif.
Langkah-langkah tersebut dinilai penting dalam membangun dasar yang kuat bagi proses pembangunan bangsa di Myanmar pasca-konflik.
Dalam pertemuan AMM Retreat, Menlu Filipina Theresa Lazzaro yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk Myanmar, memberikan arahan terkait perkembangan terkini situasi politik di negara tersebut.
Pertemuan tersebut secara mendalam membahas implementasi Konsensus Lima Poin (Five-Point Consensus/5PC) dan menentukan prioritas kerja ASEAN selanjutnya untuk menangani krisis Myanmar.
Perkembangan Politik di Myanmar
Pada 25 Januari 2026, Myanmar telah menyelesaikan tahap ketiga pemungutan suara dalam pemilu pertama sejak kudeta militer tahun 2021.
Pemilu tersebut bertujuan untuk memilih anggota legislatif, termasuk majelis rendah, majelis tinggi, serta badan legislatif di tingkat daerah.
Setelah proses pelantikan, anggota parlemen yang terpilih akan bertugas memilih Presiden Myanmar, yang kemudian akan membentuk pemerintahan baru.
- Penulis :
- Shila Glorya
