Pantau - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Sumatera Barat, tengah menyiapkan data untuk pelaksanaan program padat karya dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker RI) guna memperbaiki lahan pertanian yang rusak akibat bencana alam.
Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Padang Pariaman, Hendri Satria, menyampaikan bahwa pengumpulan data dilakukan melalui aplikasi, sesuai permintaan dari Kemenaker.
"Kawan-kawan di bidang (ketenagakerjaan) telah menjalin komunikasi dengan Kemenaker, informasinya sekarang masih dalam pengumpulan data yang diminta melalui aplikasi", ungkapnya.
Program padat karya ini ditujukan khusus bagi warga terdampak bencana yang kehilangan pekerjaan, terutama petani.
"Sasaran (Kemenaker) tentu warga yang terdampak bencana, yang kehilangan pekerjaan. Bagi kami ini sangat bagus karena betul-betul membantu warga yang kehilangan pekerjaan apalagi yang bersangkutan merupakan petani", ia mengungkapkan.
Program Terkait dan Bantuan Petani
Program padat karya dari Kemenaker berkaitan langsung dengan program optimalisasi lahan (oplah) dari Kementerian Pertanian (Kementan).
Dalam program oplah, petani yang mengalami kerusakan ringan pada sawahnya akan menerima bantuan sebesar Rp4,5 juta per hektare.
Bantuan tersebut digunakan untuk keperluan penanaman kembali, pembangunan irigasi, serta membayar upah petani yang mengolah sawah mereka.
Hendri, yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Padang Pariaman, menegaskan bahwa Pemkab akan berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih lokasi antara program padat karya dan oplah karena hal itu melanggar aturan.
Kerusakan Sawah dan Usulan Pemkab
Menurut data Pemkab Padang Pariaman, bencana sebelumnya menyebabkan kerusakan pada sekitar 1.200 hektare lahan persawahan.
Rincian kerusakan tersebut terdiri dari 447 hektare rusak ringan, 688 hektare rusak sedang hingga berat, dan 100,5 hektare sawah hilang.
Dari total 447 hektare sawah yang rusak ringan, hanya 250 hektare yang memenuhi syarat bantuan program oplah tahun 2026 karena harus berada dalam satu hamparan seluas minimal 10 hektare.
"Kami sedang mengusulkan lahan pertanian rusak ringan yang lokasinya terpencar atau tidak mencukupi 10 hektare juga mendapatkan bantuan pada 2026", jelas Hendri.
Harapan Petani di Lapangan
Salah satu petani dari Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Subhari Rahmad, menyampaikan bahwa keluarganya masih menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah terkait pekerjaan yang akan dijalankan.
"Satu-satunya sumber penghasilan kami telah rata oleh lumpur saat banjir", ungkap Subhari.
Ia juga menjelaskan bahwa meskipun keluarganya telah menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) dari pemerintah sebagai kompensasi karena harus meninggalkan rumah di zona merah, bantuan tersebut hanya berlaku selama tiga bulan.
- Penulis :
- Leon Weldrick
