Pantau - Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pendataan terhadap masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Gayo Lues, Aceh, sebagai langkah awal dalam perumusan kebijakan rehabilitasi pascabencana.
Pendataan ini dilaksanakan oleh Petugas Pemeriksa Lapangan dari Tim Rencana Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pascabencana (R3P) BPS Gayo Lues, Febby Adrian.
Febby menyampaikan bahwa pendataan dilakukan di 19 desa yang tersebar di seluruh wilayah Gayo Lues.
"Pendataan ini sementara akan berlangsung hingga 3 Februari (2026)," ungkapnya.
Data Jadi Dasar Rehabilitasi dan Bantuan
Febby menjelaskan bahwa 19 desa tersebut dijadikan percontohan dari total 148 desa yang terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Data yang dikumpulkan mencakup jumlah rumah yang hilang, kondisi sosial-ekonomi warga, mata pencaharian, infrastruktur umum seperti masjid, jalan, dan jembatan, serta jenis bantuan yang sudah diterima.
"Harapannya setelah didapat datanya, pemerintah bisa tindak cepat untuk menyalurkan bantuan atau membuat huntara (hunian sementara) atau huntap (hunian tetap) di daerah yang terdampak bencana di sini," tambahnya.
Mat Pasa, warga Desa Palok, menyambut baik pendataan ini dan berharap bisa memberikan kejelasan soal tempat tinggalnya setelah rumahnya tersapu banjir dan longsor.
"Kalau bisa, (kami menetap) di sini. Kalau nggak bisa, relokasi pun bisa kan gitu. Di sini gabung sama keluarga. Tidak ada masalah, di mana pun bisa kan," ungkapnya.
Pemerintah Bentuk Satgas Pascabencana Sumatera
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya kini tengah bekerja sama memulihkan kondisi masyarakat di wilayah terdampak bencana, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Presiden RI Prabowo Subianto telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ditunjuk sebagai Ketua Satgas tersebut.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
