Pantau - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, menyatakan bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace merupakan langkah penting dalam perjuangan membela hak-hak rakyat Palestina.
"Keberadaan Indonesia tidak boleh tinggal diam, tidak boleh tidak ikut serta, di dalam inisiatif itu tentu saja untuk kepentingan membantu bangsa Palestina," ungkapnya.
PBNU: Tidak Ada Alternatif Global Lain Saat Ini
Gus Yahya menegaskan bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan terhadap forum internasional tersebut, hingga kini belum ada wadah alternatif lain yang mampu mengkonsolidasikan upaya global untuk perdamaian Palestina.
"Sebagian orang mungkin tidak setuju dengan Board of Peace itu mengenai sejumlah elemen-elemen atau dimensinya, tetapi persoalannya adalah bahwa saat ini belum ada alternatif platform membangun satu upaya internasional dengan konsolidasi internasional untuk perdamaian Palestina," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa Board of Peace saat ini menjadi satu-satunya platform yang tersedia untuk menghimpun dukungan internasional dalam upaya perdamaian bagi Palestina.
Karena itu, menurutnya, Indonesia tidak boleh bersikap pasif.
"Keikutsertaan Indonesia tentu saja untuk membantu bangsa Palestina, bukan untuk kepentingan yang lain," tegas Gus Yahya.
MUI: Board of Peace Tidak Memihak Palestina dan Berpotensi Legitimasi Kolonialisme
Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyuarakan penolakan terhadap keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace.
MUI meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali keputusannya, termasuk opsi untuk keluar dari forum tersebut.
Wakil Ketua Umum MUI, Cholil Nafis, menyebut keputusan itu sebagai keputusan yang aneh dan tidak memihak Palestina.
"Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina," ujarnya.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, bahkan menilai Board of Peace sebagai bentuk baru dari neokolonialisme.
"MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekadar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional," tegasnya.
Ia juga menolak konsep "perdamaian semu" yang sebelumnya diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena dinilai tidak didasarkan pada prinsip keadilan.
Menurut MUI, setiap inisiatif perdamaian yang tidak menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai prasyarat utama justru berisiko melegitimasi kolonialisme dalam kemasan perdamaian.
- Penulis :
- Aditya Yohan
