Pantau - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menjalin kerja sama strategis dengan State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation (SECO) atau Sekretariat Negara Urusan Ekonomi Konfederasi Swiss untuk memperkuat akuntabilitas sektor publik di Indonesia.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan di Jakarta pada Senin, 2 Februari 2026, oleh Ketua BPK Isma Yatun dan Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN, Olivier Zehnder.
"Kerja sama ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola sektor publik, memperkuat lembaga pemeriksa, serta mendorong akuntabilitas dan integritas pengelolaan keuangan negara untuk lima tahun ke depan," ujar Isma Yatun dalam keterangan resminya.
Fokus Kerja Sama: Akuntabilitas dan Pertukaran Pengetahuan
Ruang lingkup kerja sama meliputi pengembangan kapasitas dengan fokus pada manajemen strategis, penguatan kelembagaan BPK, serta peningkatan akuntabilitas publik melalui pelibatan masyarakat.
Selain itu, kerja sama ini juga mencakup pertukaran pengetahuan dan pengalaman di bidang pemeriksaan sektor publik antara Indonesia dan Swiss.
Kerja sama ini bersifat fleksibel dan terbuka terhadap area lain yang disepakati bersama sesuai kebutuhan dan prioritas kedua negara.
Pelaksanaan kerja sama BPK dan SECO akan didukung oleh sejumlah implementing agency yang relevan, seperti International Development Initiative (IDI) dan International Budget Partnership (IBP).
Dorong Aksesi OECD dan Reformasi Tata Kelola
Isma Yatun menyampaikan apresiasi atas dukungan SECO terhadap penguatan BPK.
Ia berharap kemitraan ini mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BPK, serta memperkuat peran lembaga tersebut dalam ekosistem akuntabilitas fiskal di tingkat nasional dan internasional.
"Penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari upaya BPK dalam memperkuat kerja sama internasional guna mendukung reformasi tata kelola sektor publik. Melalui kemitraan ini, BPK terus mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan," kata Isma.
Kerja sama ini juga dinilai penting dalam mendukung aksesi Indonesia sebagai anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), serta mendorong transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola.
Sebelumnya, pada 6 Januari 2026, telah digelar pertemuan antara BPK dan SECO untuk merumuskan rencana kerja sama yang dituangkan dalam MoU.
Pertemuan tersebut menitikberatkan pada penguatan akuntabilitas sektor publik di Indonesia untuk lima tahun mendatang.
Ketua BPK juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Swiss dalam pelaksanaan peer review BPK pada tahun 2024 yang melibatkan Supreme Audit Institution (SAI) dari Swiss, Jerman, dan Austria.
SAI Swiss juga memberikan masukan strategis, khususnya terkait peningkatan penggunaan teknologi informasi guna mendukung transformasi digital dan penguatan tata kelola BPK.
- Penulis :
- Arian Mesa
