Pantau - Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan sejarah perjuangan bangsa serta menjaga dan melindungi situs-situs bersejarah saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 2 Februari 2026.
Presiden menegaskan situs bersejarah merupakan bagian penting dari perjalanan panjang Indonesia menuju kemerdekaan dan kedaulatan.
Ia menyampaikan, “Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita, situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan”.
Penghormatan Sejarah dan Kritik Pengabaian Situs
Presiden menilai pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang panjang, mulai dari masa penjajahan, intervensi asing, hingga perjuangan merebut kedaulatan, harus dipahami secara utuh oleh para pemimpin daerah.
Pemahaman tersebut, menurut Presiden, penting agar kesalahan masa lalu tidak terulang dalam pengelolaan pemerintahan saat ini.
Presiden menyoroti masih adanya praktik pengabaian terhadap peninggalan sejarah di sejumlah daerah, termasuk pembongkaran prasasti dan situs bersejarah yang seharusnya dilindungi.
Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan kurangnya penghormatan terhadap memori perjuangan bangsa.
Presiden menyampaikan, “Saya mau tanya, di mana Stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada? Di mana situs-situs Majapahit? Saya dengar ada beberapa yang sudah jadi pabrik saudara-saudara”.
Rakornas dan Pesan Keberlanjutan Bangsa
Presiden menegaskan keberadaan pemerintah saat ini merupakan hasil dari perjuangan panjang generasi sebelumnya.
Ia mengatakan, “Jadi saudara-saudara dengan masalah itu, saya ingin juga mengatakan bahwa kita sampai di sini hari ini, melalui perjuangan yang lama dan melalui kepemimpinan presiden-presiden dan pemerintahan-pemerintahan yang terlebih dahulu”.
Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 menjadi agenda strategis yang mempertemukan unsur pemerintah pusat dan daerah dalam satu forum koordinasi nasional.
Rakornas tersebut dihadiri sekitar 4.400 peserta yang terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah.
Forum ini bertujuan memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah serta menyelaraskan pelaksanaan program pembangunan nasional dengan kebutuhan dan kondisi di daerah.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Tria Dianti
