Pantau - Kementerian Lingkungan Hidup mengingatkan perlunya langkah perlindungan yang lebih sistematis dan terencana terhadap ekosistem perairan akibat tekanan lingkungan berupa kenaikan muka air laut dan pencemaran plastik lintas negara.
Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Rasio Ridho Sani menyampaikan bahwa ekosistem perairan memiliki peran strategis bagi keseimbangan lingkungan dan ekonomi masyarakat.
Ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang tidak hanya menjaga stabilitas lingkungan, tetapi juga menjadi penyangga ekonomi masyarakat pesisir.
Ekosistem tersebut mendukung perikanan berkelanjutan, pariwisata bahari, serta berfungsi sebagai cadangan karbon biru.
Pernyataan tersebut disampaikan Rasio Ridho Sani saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin 2 Februari 2026.
Hal yang sama juga disampaikan ketika Rasio Ridho Sani menghadiri forum Bali Ocean Days 2026 Conference dan Showcase di Bali pada Sabtu 31 Januari 2026.
Rasio Ridho Sani menegaskan bahwa implementasi ekonomi biru merupakan strategi fundamental untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
Strategi ekonomi biru juga dinilai mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan perubahan iklim.
Indonesia memiliki keunggulan komparatif berupa garis pantai sepanjang 95.000 kilometer dan lebih dari 17.000 pulau.
Kekayaan tersebut mencakup sekitar 3,44 juta hektare mangrove dan 2,5 juta hektare terumbu karang.
Kondisi itu menempatkan Indonesia sebagai pemilik sekitar 70 persen cadangan karbon biru dunia.
Di sisi lain, potensi besar tersebut menghadapi tantangan serius akibat kerusakan ekosistem perairan.
Sekitar 30 hingga 40 persen terumbu karang nasional berada dalam kondisi rusak.
Indonesia juga kehilangan hampir 195.000 hektare mangrove dalam satu dekade terakhir.
Kerusakan ekosistem perairan berdampak langsung pada sektor strategis nasional, termasuk pariwisata bahari di wilayah seperti Bali.
Tekanan lingkungan akibat kenaikan muka air laut dan pencemaran plastik lintas negara menuntut langkah perlindungan yang lebih sistematis.
Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan empat arah kebijakan utama sebagai respons atas tantangan tersebut.
Kebijakan tersebut meliputi percepatan pemulihan ekosistem perairan dan pengendalian pencemaran melalui skema Extended Producer Responsibility.
KLH juga memperkuat data kelautan berbasis sains agar kebijakan yang diambil bersifat kredibel dan adaptif.
Rasio Ridho Sani menyampaikan bahwa upaya mitigasi dan aksi nyata di tingkat tapak mulai menunjukkan hasil positif.
Hasil tersebut dicapai melalui kolaborasi terintegrasi antara pemerintah, komunitas, dan pelaku usaha.
Sebagai contoh, kolaborasi di Provinsi Bali pada periode Januari hingga Februari 2025 berhasil menangani 1.274 ton sampah laut.
Langkah nyata tersebut menunjukkan pentingnya menjaga kualitas lingkungan untuk mempertahankan daya saing destinasi wisata.
Perlindungan lingkungan juga berperan dalam melindungi mata pencaharian masyarakat pesisir.
Melalui pendekatan ekonomi biru, pemerintah berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Pendekatan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Tria Dianti
