Pantau - Pemerintah resmi memperluas uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) ke 40 kabupaten/kota di Indonesia, yang akan dimulai pekan ini dan berlangsung selama enam bulan.
Uji Coba Dimulai, Target Selesai Juli
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan rencana perluasan uji coba tersebut dalam acara Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bansos dan Peran Pemerintah Daerah yang digelar di Jakarta pada Selasa, 3 Februari 2026.
Menurutnya, digitalisasi bansos merupakan langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola bantuan sosial secara menyeluruh.
"Digitalisasi bansos menjadi bagian dari transformasi digital melalui adopsi Digital Public Infrastructure (DPI) dan kecerdasan buatan (AI) sebagai pendukung program prioritas nasional untuk memperkuat tata kelola pemerintahan," ungkapnya.
Uji coba sebelumnya telah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dan dinilai berhasil meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan.
Kementerian Sosial mencatat, sebelum digitalisasi, terdapat 77,7 persen data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang termasuk dalam kategori exclusion error, yaitu individu yang layak tetapi tidak terdaftar sebagai penerima.
Setelah pemutakhiran data berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), angka tersebut menurun signifikan menjadi 28,2 persen.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menambahkan bahwa pelaksanaan perluasan uji coba akan dimulai pada bulan Februari dan ditargetkan rampung pada Juli 2026.
"Tahun ini, piloting digitalisasi bansos akan diperluas di 40 kabupaten/kota dan satu provinsi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional mengajak seluruh pemerintah daerah untuk bersatu dan berkolaborasi dalam menyukseskan piloting digitalisasi bansos," ia mengungkapkan.
Warga Bisa Koreksi Data Sendiri
Digitalisasi bansos juga dinilai memberikan kemudahan dan transparansi, terutama dalam proses pendaftaran bantuan.
Mekanisme digital memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data melalui fitur sanggah dan kanal digital seperti aplikasi SIKS-NG, Cek Bansos, call center, dan layanan pesan singkat.
Dengan sistem ini, pemerintah berharap potensi konflik sosial akibat ketidakjelasan penerima bansos dapat ditekan.
Kementerian Sosial juga bekerja sama dengan Dewan Ekonomi Nasional dan kepala daerah untuk memastikan pelaksanaan digitalisasi berjalan lancar dan tepat sasaran.
- Penulis :
- Leon Weldrick
