Menteri Keuangan Purbaya Pastikan Rotasi Pegawai DJP Dimulai Kamis untuk Perkuat Reformasi Pajak

Pantau - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan melakukan rotasi terhadap sejumlah pegawai di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pada Kamis, 5 Februari 2026.

Rotasi tersebut merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat institusi perpajakan demi mencapai target penerimaan negara dan memulihkan kepercayaan publik.

"Jadi (merombak pegawai DJP). Kamis mungkin," ungkapnya saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.

Strategi Atasi Kebocoran dan Kejar Target Pajak

Purbaya menegaskan bahwa langkah ini bertujuan memperbaiki kinerja DJP yang dinilai menjadi modal penting dalam mencegah kebocoran penerimaan negara.

Sebelumnya, ia telah mengungkapkan rencana merotasi sebanyak 70 pegawai DJP.

Rotasi ini juga dimaksudkan untuk memastikan target penerimaan perpajakan tahun 2026 tercapai, di mana berdasarkan APBN 2026, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.153,58 triliun.

Rinciannya meliputi penerimaan perpajakan sebesar Rp2.693,71 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp459,2 triliun, dan hibah sebesar Rp666,27 miliar.

Pegawai yang terbukti melakukan penyelewengan akan dikenai sanksi, salah satunya dengan dipindahkan ke kantor pajak yang relatif sepi.

Rotasi Juga Dilakukan di Direktorat Lain

Sebelumnya, pada Rabu, 28 Januari 2026, Purbaya telah melantik 36 pejabat baru di sejumlah direktorat di lingkungan Kementerian Keuangan.

Sebanyak 22 pejabat ditempatkan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), 1 pejabat di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), 3 pejabat di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), dan 1 pejabat di Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).

Selain itu, 9 pejabat DJBC lainnya dijadwalkan akan dilantik pada 2 Februari 2026.

Purbaya menegaskan bahwa pelantikan dan rotasi ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk tanggung jawab negara.

"Ini tugas negara dan kepercayaan publik yang dititipkan di pundak saudara-saudara sekalian dan akan dimintai pertanggungjawaban, kepemimpinan, etika, serta kinerja kalau kita ingin naik kelas sebagai negara maju," ia mengungkapkan.