Pantau - Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2025 telah terealisasi untuk 36.879 siswa di Provinsi Papua Barat dengan total nilai bantuan mencapai Rp26,66 miliar, sebagaimana dicatat oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).
Fokus pada Pendidikan Dasar dan Vokasi
Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menyampaikan bahwa PIP merupakan instrumen strategis untuk menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak Papua, terutama bagi mereka yang rawan putus sekolah karena kendala ekonomi dan geografis.
“PIP bukan sekadar bantuan tunai pendidikan, tetapi wujud kehadiran negara memastikan tidak ada anak Papua yang putus sekolah karena keterbatasan biaya,” ungkap Filep.
Dari total penerima, sebanyak 19.487 siswa SD menerima Rp7,82 miliar, 9.118 siswa SMP menerima Rp5,60 miliar, 6.006 siswa SMA menerima Rp9,70 miliar, dan 2.268 siswa SMK menerima Rp3,53 miliar.
Dominasi jumlah penerima dari jenjang SD mencerminkan fokus pemerintah memperkuat fondasi pendidikan dasar guna menekan angka putus sekolah sejak dini.
Sementara itu, alokasi dana bagi jenjang SMP diprioritaskan karena fase tersebut dinilai krusial, mengingat banyak siswa menghadapi risiko tinggi putus sekolah.
Di jenjang SMA, bantuan disesuaikan agar siswa bisa menyelesaikan pendidikan menengah dan melanjutkan ke perguruan tinggi.
Untuk SMK, PIP mendukung pendidikan vokasi agar lulusan siap menjadi tenaga kerja terampil dan berdaya saing di Papua Barat.
Perbandingan Realisasi PIP di Kawasan Timur
Realisasi PIP di Papua Barat masih berada di bawah beberapa provinsi lain di kawasan timur Indonesia.
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat menyalurkan bantuan kepada 758.636 siswa dengan nilai Rp545,34 miliar, sedangkan Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk 470.957 siswa sebesar Rp312,93 miliar.
Papua menerima Rp52,12 miliar untuk 67.293 siswa, dan Maluku Utara menyalurkan Rp69,65 miliar untuk 92.844 siswa.
DPD RI menyatakan bahwa keberhasilan implementasi PIP membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan data siswa melalui sistem Dapodik serta mengawasi penggunaan dana oleh orang tua.
Komite III DPD RI berkomitmen terus mendorong pengawasan dan evaluasi agar PIP benar-benar berdampak nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Papua.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
