Komisi VII DPR Kunjungi PIK 2, Soroti Kesenjangan Sosial dan Minta Pengawasan Pemerintah Daerah

Pantau - Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Kabupaten Tangerang, Banten, pada Kamis, 5 Februari 2026, guna menjalankan fungsi pengawasan terhadap proyek-proyek berskala besar yang tengah dikembangkan di kawasan tersebut.

DPR Minta Pembangunan PIK 2 Tak Timbulkan Kesenjangan

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap proyek strategis nasional dan pengembangan kawasan pariwisata urban.

"Jadi, kami hadir dalam rangka melakukan fungsi kami sebagai DPR RI, fungsi pengawasan pak," ujarnya.

Kunjungan ini turut diikuti oleh perwakilan dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Kementerian UMKM.

Anggota DPR juga melakukan dialog langsung dengan manajemen Agung Sedayu Group selaku pengembang utama, serta meninjau langsung area lapangan dan kawasan pantai.

Anggota Komisi VII dari Dapil Banten III, Mujakkir Zuhri, mengapresiasi fasilitas PIK 2 yang dinilainya maju, namun menyoroti harga makanan yang tidak terjangkau oleh masyarakat lokal.

"Jangan sampai PIK 2 yang kini menjadi destinasi yang populer hanya bisa dinikmati oleh masyarakat kelas atas," ungkapnya.

Ia mengingatkan pentingnya pembangunan kawasan pariwisata dilakukan secara berkelanjutan dan merata, agar tidak menimbulkan kesenjangan antara PIK 2 dan wilayah sekitar.

Mujakkir bahkan mengibaratkan kondisi ini seperti "Israel dan Palestina", dan meminta peran aktif dari pemerintah daerah serta Satpol PP dalam melakukan pengawasan.

Agung Sedayu Group Sambut Baik Pengawasan DPR

Direktur Utama Agung Sedayu Group, Nono Sampono, menyambut positif kunjungan kerja Komisi VII DPR RI.

Ia berharap kunjungan ini dapat memberikan masukan kebijakan yang mendukung pembangunan kawasan PIK 2 secara adil dan inklusif.

"Sehingga pengembangan kawasan pariwisata urban PIK 2 ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta sejalan dengan kebijakan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya.