Komisi II DPR RI Soroti Hambatan Pembangunan Infrastruktur di PLBN Sota akibat Status Hutan Lindung

Pantau - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti hambatan serius dalam pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan Papua Selatan, khususnya di sekitar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota, Merauke, yang berada dalam kawasan hutan lindung.

Status Hutan Lindung Batasi Pembangunan Sekolah, Jalan, dan Permukiman

Dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke PLBN Sota pada Rabu, 4 Februari 2026, Dede menjelaskan bahwa status hukum lahan di sekitar PLBN menjadi kendala utama dalam pengembangan infrastruktur dasar.

“PLBN ini banyak berada di daerah kawasan hutan lindung. Sehingga, di area kawasan hutan lindung itu praktis tidak boleh dilakukan pembangunan-pembangunan yang signifikan,” ungkapnya.

Status tersebut menghambat pembangunan berbagai fasilitas penting, seperti sekolah, jalan, hingga permukiman desa, yang sebenarnya sangat dibutuhkan masyarakat perbatasan.

Ia menilai perlu ada langkah strategis lintas kementerian untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui regulasi yang lebih adaptif.

“Kita akan mendorong agar kawasan daerah perbatasan itu dikeluarkan dari kawasan hutan lindung. Karena tanpa dikeluarkan… kita tidak bisa membangun sekolah, tidak bisa membangun jalan, tidak bisa membangun desa,” tegas Dede.

Tunggu RTRW Provinsi, Agar Pusat Bisa Susun Strategi Pembangunan

Selain permasalahan status lahan, Dede juga menyoroti pentingnya penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh pemerintah provinsi sebagai dasar hukum pembangunan.

“Kita tunggu dulu RTRW dari pemerintah provinsi. Baru kemudian berdasarkan RTRW tersebut, maka kawasan perbatasan BNPP itu bisa mengatur strategi,” ujarnya.

RTRW menjadi acuan utama bagi pemerintah pusat dalam merancang pembangunan, apakah akan difokuskan untuk sektor pertanian, industri, atau kerja sama lintas negara.

Komisi II DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong solusi konkret di kawasan perbatasan demi pemerataan pembangunan nasional.

Dede Yusuf, legislator dari Dapil Jawa Barat II, dikenal aktif menyuarakan isu-isu strategis terkait wilayah terluar dan kawasan perbatasan Indonesia.