Pantau - Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Jayapura, Papua, pada 5 Februari 2026 untuk menyerap aspirasi dan menginventarisasi persoalan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini, khususnya di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw.
Tinjauan Langsung dan Forum Multi-Stakeholder
Kunjungan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Affandy, dan melibatkan diskusi multi-pihak yang dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Gubernur Papua, DPRD Papua, kepala daerah, serta instansi teknis terkait.
Forum tersebut membahas persoalan perbatasan secara menyeluruh karena tidak bisa diselesaikan secara sektoral semata.
Rombongan DPR juga meninjau langsung PLBN Skouw untuk melihat kondisi pelayanan, infrastruktur, dan kehidupan masyarakat di tapal batas negara.
Dalam kunjungan itu terungkap sejumlah permasalahan, seperti minimnya infrastruktur dan layanan publik yang layak, lemahnya koordinasi antar-lembaga, hingga kebutuhan mendesak untuk perbaikan regulasi dan kelembagaan pengelola kawasan perbatasan.
Dorong Solusi Komprehensif dan Penguatan BNPP
Rifqinizamy menegaskan pentingnya kebijakan yang menyentuh aspek teknis, regulatif, dan kelembagaan agar pembangunan di perbatasan tidak stagnan.
“Kami berharap dengan ini berbagai macam problem perbatasan bisa kita urai dan bisa mencarikan solusinya,” ujarnya.
Ia menyoroti peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai leading sector yang harus diperkuat, mengingat lembaga ini mengoordinasikan 40 kementerian dan lembaga dalam pengelolaan perbatasan.
Komisi II DPR RI berkomitmen untuk mendorong penyempurnaan kebijakan serta percepatan realisasi pembangunan di wilayah perbatasan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Langkah ini mencerminkan keseriusan DPR dalam menjembatani kebijakan pusat dengan kebutuhan nyata masyarakat di daerah-daerah perbatasan yang strategis namun penuh tantangan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
