Pantau - Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa penandatanganan Treaty on Common Security antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bertujuan untuk menjaga kedaulatan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 6 Februari 2026.
Sugiono menjelaskan bahwa perjanjian ini berfokus pada pembentukan forum konsultasi bilateral untuk membahas isu-isu keamanan yang memengaruhi kedua negara.
Menurutnya, kerja sama ini merupakan langkah strategis di tengah situasi global dan regional yang dinamis dan saling memengaruhi.
"Kita punya kepentingan nasional. Kepentingan nasional kita adalah menjaga integritas wilayah yang pertama ya, kemudian kedaulatan kita. Kemudian yang juga merupakan sesuatu yang penting dan menjadi program dari pemerintahan pimpinan oleh Pak Presiden Prabowo adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
Forum Konsultasi Keamanan, Bukan Aliansi Militer
Sugiono menegaskan bahwa traktat tersebut tidak bersifat sebagai pakta pertahanan atau aliansi militer.
Perjanjian ini murni menjadi sarana konsultasi rutin antara para pemimpin dan pejabat kedua negara untuk merespons situasi keamanan.
Ia menyampaikan bahwa stabilitas kawasan menjadi syarat penting agar program pembangunan nasional dapat berjalan lancar.
Tanpa stabilitas, menurutnya, berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan sulit direalisasikan.
"Jadi di situ saya kira, kenapa kita penting untuk membuat kerja sama-kerja sama dengan negara-negara di kawasan, negara-negara di sekeliling kita, supaya apa yang menjadi tujuan dan kepentingan kita itu bisa terlaksana dan tercapai," ia mengungkapkan.
Sugiono menambahkan bahwa kerja sama ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas regional melalui jalur diplomasi dan konsultasi.
- Penulis :
- Arian Mesa
