Pantau - Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada 9 Februari menjadi momentum refleksi bagi insan pers untuk mengevaluasi peran mereka dalam menyampaikan informasi kepada publik.
DPR Desak Jaminan Keamanan Jurnalis dari Presiden Prabowo
Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan atau yang akrab disapa Nico, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menjamin pemenuhan hak-hak para jurnalis di Indonesia.
"Kami meminta Presiden memberikan jaminan bahwa keamanan para jurnalis dilindungi oleh pemerintah", ungkapnya.
Nico menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah adalah bagian penting dari demokrasi dan harus dihargai.
"Evaluasi dan kritik itu hal yang wajar. DPR maupun pemerintah tidak boleh anti kritik", ia mengungkapkan.
Ia juga menekankan bahwa setiap karya jurnalistik yang bersifat kritis seharusnya disikapi secara bijak tanpa tindakan represif terhadap jurnalis.
Menurutnya, pendekatan terhadap jurnalis yang dianggap menyampaikan informasi tidak sesuai harus bersifat humanis, bukan represif.
Tantangan AI dan Etika dalam Jurnalisme Digital
Selain soal kebebasan pers, Nico juga menyoroti tantangan baru yang dihadapi dunia jurnalistik di era digital, khususnya terkait penggunaan teknologi Artificial Intelligence (AI).
Ia menekankan pentingnya seleksi ketat terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam produksi berita.
“Lebih hati-hati lagi dalam memilih Sumber Daya Manusia (SDM)-nya, karena perkembangan teknologi yang mungkin hari ini, belum kita atur etikanya seperti Artificial Intelligence (AI)”, ujarnya.
Nico mengingatkan agar kreativitas insan pers dalam menghasilkan karya jurnalistik tidak melampaui batas etika profesi.
"Jangan sampai kreatifitas ini melewati batas-batas norma etika jurnalisme", tegasnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
