Pantau - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menyoroti kondisi overkapasitas kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, saat melakukan kunjungan kerja Komisi IV pada Selasa, 3 Februari 2026.
Pelabuhan yang seharusnya hanya menampung sekitar 500 kapal kini dipenuhi lebih dari 1.500 kapal.
Akibatnya, kapal-kapal yang baru kembali dari laut harus menunggu hingga delapan jam hanya untuk menurunkan hasil tangkapan.
"Ini jelas tidak efisien dan lebih dari itu sangat berbahaya. Kapal-kapal terlalu rapat. Amit-amit kalau terjadi kebakaran, bisa habis semuanya," ungkapnya.
Penumpukan Diperparah Kapal Rusak dan Proses Izin yang Lambat
Siti Hediati menambahkan bahwa penumpukan kapal diperparah oleh keberadaan kapal-kapal rusak dan mangkrak, termasuk kapal bekas terbakar yang hanya menyisakan puing-puing.
"Kapal-kapal yang sudah tidak layak jalan, rusak, mangkrak, harus segera dikeluarkan. Ini mengganggu operasional pelabuhan dan yang paling merasakan dampaknya adalah para nelayan," ia mengungkapkan.
Komisi IV juga menerima banyak keluhan dari para pemilik dan nakhoda kapal mengenai lambannya proses perizinan berlayar.
"Izin ini harus dipercepat. Kalau izin sudah keluar, kapal bisa segera melaut lagi. Yang paling penting, area bongkar muat harus dikosongkan dari kapal-kapal mangkrak," katanya.
KKP Janjikan Tindakan Cepat dan Rencana Revitalisasi
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menanggapi kondisi tersebut dengan menyatakan bahwa KKP akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Perikanan.
"Kamis besok seluruh pemilik kapal akan kami kumpulkan di sini. Ini menjadi perhatian serius karena menyangkut produktivitas dan ribuan tenaga kerja yang bergantung pada pelabuhan ini," ujarnya.
Trenggono menyebut bahwa permasalahan bukan hanya pada kapasitas pelabuhan, tetapi juga pada manajemen pengelolaan yang belum optimal.
"Manajemen pengelolaannya masih kurang baik dan ini harus segera diperbaiki. Kapal yang rusak seharusnya tidak berada di area bongkar muat," tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa proses penerbitan izin berlayar akan dipercepat.
"Kalau semua persyaratan dipenuhi, paling lama satu minggu harus sudah selesai. Tidak boleh berlarut-larut," ungkap Trenggono.
Ke depan, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membahas program revitalisasi Pelabuhan Muara Angke bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Revitalisasi dianggap mendesak karena tingginya tingkat produktivitas pelabuhan dan banyaknya tenaga kerja yang menggantungkan hidup pada aktivitas perikanan di kawasan tersebut.
- Penulis :
- Arian Mesa
