Pantau - Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran sekitar Rp336 miliar untuk mempercepat rehabilitasi lahan sawah terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat guna menjaga pasokan pangan daerah.
Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Hermanto mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk memulihkan sawah dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang agar dapat segera kembali berproduksi.
"Anggaran tersebut digunakan untuk memulihkan sawah dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang agar dapat segera kembali berproduksi dan menjaga pasokan pangan daerah," ujarnya.
Program ini merupakan tindak lanjut kegiatan groundbreaking rehabilitasi yang dilaksanakan serentak pada 15 Januari 2026.
Pelaksanaan rehabilitasi tetap berjalan meskipun berdasarkan prediksi BMKG curah hujan Januari hingga Maret 2026 masih berada pada intensitas menengah hingga tinggi.
"Harapan pemerintah ke depan adalah segera merehabilitasi lahan sawah dan memperbaiki irigasi pertanian yang rusak agar dapat dimanfaatkan kembali oleh petani untuk menanam," kata Hermanto.
"Sehingga saat ini kita akan melakukan survei ulang di lapangan untuk mengidentifikasi sedimen/ endapan lumpur baru yang ke depan akan mempengaruhi biaya penanganannya seperti pembuangan sedimen di lahan, di saluran irigasi dan lain-lain," tambahnya.
Sesuai arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, program optimasi lahan dialokasikan seluas 32 ribu hektare yang mencakup pembersihan dan penataan lahan, perbaikan infrastruktur, serta pengolahan dan pemanfaatan lahan.
Sementara rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana dialokasikan seluas 9,9 ribu hektare dengan kegiatan pembersihan dan perataan tanah, galian saluran irigasi, pembuatan pematang dan drainase, serta rehabilitasi infrastruktur pendukung usaha tani.
Program ini dilaksanakan dalam tiga tahap yakni penyusunan rancangan teknis, konstruksi, dan olah lahan.
Saat ini ketiga provinsi masih dalam proses kontraktual penyusunan dokumen rancangan teknis yang dikerjasamakan dengan sejumlah perguruan tinggi serta melakukan revisi anggaran sesuai kebutuhan lapangan.
Kementan juga menekankan penguatan tata kelola, pendampingan teknis, monitoring dan evaluasi berkala, serta pelibatan petani dan pemerintah daerah guna mengembalikan fungsi lahan secara optimal dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
- Penulis :
- Gerry Eka
