Pantau - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan perlunya langkah lintas kementerian untuk menyelesaikan persoalan hak 1.225 eks pekerja PT Merpati Nusantara Airlines yang hingga kini belum tuntas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu 18 Februari 2026.
Charles menilai penjualan aset perusahaan saja tidak cukup untuk menutup seluruh kewajiban kepada para pekerja yang masih menunggu kepastian hak mereka.
Ia menegaskan negara harus hadir secara aktif karena Merpati merupakan badan usaha milik negara.
"Ini bukan sekadar soal angka. Ada 1.225 orang yang menggantungkan harapan pada penyelesaian masalah ini. Negara tidak boleh lepas tangan," ungkapnya.
Dorong Rapat Gabungan Lintas Kementerian
Charles mendorong agar segera digelar rapat gabungan dengan komisi terkait guna membahas solusi komprehensif atas persoalan tersebut.
Ia mengusulkan kementerian yang memiliki kewenangan turut dihadirkan dalam rapat tersebut, termasuk kementerian di sektor keuangan dan pengelolaan BUMN.
Menurutnya, langkah lintas sektor sangat krusial agar solusi konkret dan menyeluruh dapat segera dirumuskan.
Charles juga mengingatkan konstitusi mengamanatkan negara untuk melindungi hak-hak pekerja.
Ia menegaskan negara tidak boleh membiarkan para pekerja terkatung-katung tanpa kepastian penyelesaian hak.
Komisi IX Pastikan Tindak Lanjut
Menutup pernyataannya, Charles memastikan Komisi IX DPR RI akan membawa persoalan ini ke dalam pembahasan internal pada masa sidang berikutnya.
Ia menyatakan tindak lanjut akan dilakukan dengan memanggil pihak-pihak terkait guna mencari solusi yang dapat dieksekusi.
"Kami akan berdiri bersama Bapak-Ibu semua memperjuangkan hak yang seharusnya diterima. Ini tanggung jawab negara," tegasnya.
- Penulis :
- Shila Glorya
