Pantau - Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat usai memimpin kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI di Gedung Mahligai, Kota Banjarmasin, Jumat 20 Februari 2026.
Kunjungan tersebut dihadiri para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan bersama jajaran Komisaris dan Direktur Bank Kalimantan Selatan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam pernyataannya, ia mengatakan, "Kami ingin memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan efektif, transparan, dan benar-benar berpihak kepada rakyat."
Ia mengapresiasi sinergi yang telah terbangun antara pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah dalam mendukung pembangunan daerah.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mempercepat pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Ia menegaskan, "Sinergi antara pemerintah daerah dan BUMD harus terus diperkuat agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat."
Optimalisasi Peran BUMD
Rifqinizamy menyoroti pentingnya optimalisasi peran BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan.
Ia mendorong agar BUMD juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan yang profesional.
Ia menegaskan, "BUMD harus dikelola secara profesional dan berintegritas, sehingga mampu menjadi sumber pendapatan asli daerah yang berkelanjutan."
Dalam forum tersebut dibahas berbagai isu strategis, mulai dari pengelolaan keuangan daerah, tata kelola aset, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia menyampaikan bahwa masukan dari kepala daerah, jajaran organisasi perangkat daerah, hingga pimpinan BUMD menjadi bahan evaluasi penting di tingkat pusat.
Ia menyebutkan, "Apa yang kami dengar hari ini akan menjadi catatan penting bagi Komisi II dalam merumuskan kebijakan ke depan."
Dorong Reformasi Birokrasi dan Transparansi
Rifqinizamy menekankan perlunya penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan birokrasi yang semakin kompleks.
Ia menyatakan reformasi birokrasi harus terus didorong agar pelayanan publik semakin cepat, tepat, dan efisien.
Ia menyatakan, "Reformasi birokrasi bukan sekadar slogan, tetapi harus terimplementasi dalam sistem kerja yang terukur."
Ia memastikan Komisi II DPR RI akan mengawal berbagai aspirasi daerah melalui regulasi maupun koordinasi dengan kementerian terkait.
Ia mengatakan, "Kami hadir untuk menyerap aspirasi dan memastikan ada solusi konkret atas setiap persoalan yang dihadapi daerah."
Ia juga mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menyampaikan capaian serta tantangan yang dihadapi.
Ia menyampaikan, "Keterbukaan seperti ini penting agar kita bisa bersama-sama mencari jalan keluar yang terbaik."
Ia berharap kunjungan kerja reses tersebut semakin mempererat hubungan antara DPR RI dan pemerintah daerah serta memperkuat otonomi daerah.
Sebagai penutup, ia menyampaikan, “Pada akhirnya, semua upaya ini bermuara pada satu tujuan, yakni menghadirkan pemerintahan daerah yang kuat dan mampu mensejahterakan rakyat.”
- Penulis :
- Shila Glorya
